BPBD Sebut Bangunan Kavling DPR Nihil Sertifikat Laik Fungsi

oleh -
Bpbd Kota Tangerang

NASIONALNEWS.ID, KOTA TANGERANG – Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang memastikan bahwa Bangunan di Kawasan Kavling DPR, Kecamatan Cipondoh dan Pinang tidak memiliki dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hal itu ditegaskan Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tangerang, Bisri kepada wartawan, Selasa (11/2/2020).

Bisri mengungkapkan, pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi terkait dokumen SLF. Padahal dalam ketentuannya, sebelum bangunan itu beroperasi harus memiliki rekomendasi SLF dari dinas terkait, yaitu diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga dari BPBD Kota Tangerang.

“Tiga tahun saya di BPBD belum pernah kami mengeluarkan rekomendasi SLF untuk bangunan Kavling DPR. Kami pastikan bangunan itu tidak memiliki SLF yang dikeluarkan Dinas Perizinan (BPMPTSP-red). Bangunan gudang atau apapun tidak bisa beroperasi selama belum memiliki SLF,” terang Biasri, pria yang pernah menjadi perwira TNI.

Menurutnya, dalam aturan persyaratan pengajuan rekomendasi dokumen Sertifikat Laik Fungsi itu ada sebanyak 52 syarat, salah satunya adalah wajib scan hasil laporan pemeriksaan berkala dan rekomendasi atau surat keterangan atau sertifikat dari BPBD, yaitu terkait tentang hasil uji coba instalasi dan perlengkapan bangunan yang meliputi, instalasi kebakaran, sistem alarm, instalasi pemadam api dan hydran yang bersifat wajib.

“Dokumen SLF itu sangat penting dalam pembangunan gedung dan bangunan lainnya, karena dalam pengajuan dokumen itu harus melalui tahapan pemeriksaan kelayakan bangunan dari dinas terkait. Yang kami lakukan pemeriksaan dan rekomendasi SLF adalah bangunan yang resmi dan berizin,” jelasnya.

Bisri menuturkan, apabila bangunan di kawasan kavling DPR memiliki dokumen Sertifikat Laik Fungsi, maka potensi retribusi bisa dipungut oleh BPBD Kota Tangerang untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi hingga saat ini retribusi dari investasi di lokasi itu nihil.

“Sangat disayangkan di dalam Peraturan Daerah terkait kewajiban retribusi tidak ada sanksi, sehingga pemilik bangunan seolah tidak peduli akan hal itu,” imbuhnya.

Bisri berharap, agar retribusi bisa ditingkatkan harus ada sanksi yang dicantumkan dalam aturannya.

“Ya, kami ditarget retribusi itu kan Rp 600 juta pertahun, sekarang hanya tercapai Rp200 juta. Kita tidak bisa pungut karena mereka tidak pernah mengajukan rekomendasi SLF. Di dalam Perdanya juga tidak ada sanksi,” tandasnya. (lla/SL)