Calon Ketua DPD Partai Golkar, LSM Bahtera: Asal Berprilaku Baik

oleh -
dprd kota tangerang

NASIONALNEWS.ID, KOTA TANGERANG – Sebagai warga negara Indonesia (WNI) diperbolehkan atau tidak untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin di lembaga, organisasi maupun ke partai harus punya rekam jejak yang baik, familiar, peduli dan prestasi yang membanggakan dan tidak cacat dalam etika, prilaku, baik dimata masyarakat maupun berkaitan dengan Hukum.

Hal itu dikatakan Sekretaris LSM Bahtra, Asep Subarna di Kota Tangerang, Sabtu (28/3/2020). Menurutnya, dalam kontestasi tersebut, sebagai WNI yang baik boleh mencalonkan diri atau menggunakan haknya dalam politik elektoral untuk menjadikannya sosok seorang Pimpinan. Lebih jauh ia mengatakan, dalam khasanah personal affair salah satu oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, MYD dengan penuh rasa percaya dirinya ingin maju untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang seperti yang telah dilansir di salah satu media cetak maupun online.

“Hal ini akan menjadi Boomerang bagi dirinya, karena disamping minim prestasi disaat menjabat sebagai anggota Dewan periode 2019-2024, minim pula dalam penerapan kebaikan kepada masyarakat banyak,” katanya.

Asep menilai, yang ada hanya prestasi negatif yang sangat tidak membanggakan sebagai wakil rakyat. Seharusnya dalam melaksanakan amanat kepada masyarakat, bisa membantu rakyat, ini malah membuat contoh tidak baik buat rakyat.

“Terkait penindaklanjutan hukum atas kasus pernikahan siri yang telah dilaporkan istri sahnya MYD, Herlinawati ke polisi Polres Sumedang kini tinggal menunggu hari, atas kepastian hukum yang sedang berjalan,” ungkapnya.

Asep menambahkan, sementara dalam penanganan perkara Mulyadi yang dilaporkan istrinya di Polres Sumedang sejak 28 November 2019 dengan No LP : B/218/XI/2019JBR/RES-SMD.

“Melalui Kanit PPA Herry Hendriyana dinyatakan perkara Mulyadi masih dalam proses, bukti pendukung sudah cukup. Pihak kepolisian Polres Sumedang telah mengambil kesimpulan bahwa perkaranya sudah cukup bukti pendukung,” pungkasnya.

Hal yang sama dikatakan tim pengacara Maju melalui Delly kuasa hukum Herlinawati istri sah dari oknum anggota DPRD berlambang beringin.
“Perkembangan terkait laporannya ke Polres Sumedang, di folow up dan sudah datang langsung ke Polres Sumedang. Namun saat ini masih menunggu situasional lantaran ada kebijakan pemerintah untuk giat keluar kita urungkan dulu, berkaitan dengan mewabahnya Covid-19, maka kita lihat sikon dan perkembangan terlebih dahulu,” jelasnya.

Menurutnya, evidance in criminal law cases pernikahan siri sangat bertentangan dengan perundang-undangan, apalagi pernikahan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa dalam pasal 279 KUHP dapat di terapkan dengan ancaman 5 Tahun paling lama 7 Tahun penjara.

Lanjutnya, berdasarkan pasal 239, 355, 405 UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan pasal 102 pp No 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang Tatib DPRD, maka anggota Dewan yang bersangkutan dapat diberhentikan yakni dengan Penggantian Antar Waktu (PAW).

“Apalagi diera keterbukaan informasi publik, masyarakat lndonesia khususnya yang berdomisili di Kota Tangerang banten sudah sangat pintar dan cerdas untuk memilih siapa putra-putri terbaik yang layak untuk memimpin jadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang, apabila terlaksana untuk pelaksanaan Musda Vl Partai Golkar Kota Tangerang akan dihelat pada Rabu, 8 April 2020 mendatang,” tuturnya.

Ditambahkannya, namun belum bisa dipastikan lantaran sikon adanya virus Corona atau Covid-19 yang sedang mewabah Dunia lnternasional, termasuk Daerah Kota Tangerang juga sedang darurat karena akibat adanya wabah tersebut.

“Namun kami sebagi tim pengacara istri sahnya, MYD tetap akan kami folow up hingga persoalannya terang benderang,” tandasnya. (red)