Dianggap Tidak Produktif, LSM GP2B Desak DPRD dan Walikota Bubarkan PT TNG

oleh -
Stadion Benteng
Ketua LSM GP2B Umar Atmaja, yang juga merupakan aktivis Kota Tangerang.

NASIONALNEWS.ID KOTA TANGERANG – Dianggap tidak produktif dan hanya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Peduli Bangsa (LSM-GP2B) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Walikota Tangerang untuk membubarkan PT TNG (Tangerang Nusantara Global).

Ketua LSM GP2B Umar Atmaja mengatakan bahwa PT TNG yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang selama didirikan tidak pernah memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah dan terus merugi setiap tahunnya.

“Kepada DPRD dan Walikota Kota Tangerang agar segera membubarkan PT TNG karena tidak produktif hanya menjadi beban APBD tiap tahunnya. Untuk apa BUMD terus berjalantapi tidak bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah,” ujar Umar Atmaja dalam siaran persnya, Senin (7/6/2021).

Menurut pria yang juga dikenal sebagai aktivis di Kota Tangerang, bahwa sejak BUMD  ini berdiri dalam Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan PT TNG dan Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah daerah berupa uang tunai sebesar Rp 5 milyar.

Kemudian pada tahun 2019 dilakukan penyertaan modal berupa uang tunai sebesar Rp. 15 milyar berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 900/kep 986-Kesarnomi/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Tangerang.

“Berdasarkan laporan keuangan PT TNG pada tahun 2019 mencatatkan kerugian sebesar Rp.2.152.797.804, sedangkan tahun mencatatkan kerugian sebesar Rp 1.235.348.056

Dari semua kerugian tersebut tidak pernah ditelusuri oleh pihak-pihak berwajib (terkait) hingga saat ini,” papar Umar.

Selain modal tersebut, tahun 2021 ini  diinformasikan bahwa PT TNG mendapat penyertaan modal sebagai pengelola angkutan umum milik Pemkot dari Dinas Perhubungan “untuk subsidi biaya angkutan umum massal sebesar Rp 55 M,” tambahnya.

Dari laporan keuangan yang terus merugi tersebut, langkah yang dilakukan cuma perbaikan kinerja yakni dengan pergantian jajaran Direksi dan Komisaris.

“Satu hal yang patut diingat, uang penyertaan modal kepada PT.TNG merupakan dana masyarakat melalui APBD, jadi atas dasar apapun masyarakat memiliki kepentingan atas penggunaan dana tersebut. PT TNG tidak hanya mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemerintah daerah, tetapi harus  mempertanggungjawabkan kepada publik” tegasnya.

Selain catatan kerugian dalam laporan keuangan PT. TNG, Umar juga menyampaikan bahwa terdapat nilai investasi yang hilang sebesar Rp. 200.000.000. Dimana diketahui bahwa nilai investasi pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp.20.000.000.000 menjadi Rp. 19.800.000.000.

Hal ini terjadi karena terdapat kepemilikan saham pihak ketiga Koperasi Pegawai Pemkot Tangerang sebesar 1% yang sebenarya tidak pernah menyetorkan modal dasar sebanyak  Rp. 200.000.000 kepada PT. TNG.

Jika memang modal dasar itu belum disetorkan kepada PT. TNG dan berkurangnya nilai investasi,  maka patut dipertanyakan kemana uang sebanyak  Rp. 200.000.000 tersebut, apakah masih ada atau akan menjadi tambahan nilai kerugian tahun 2020.

“Saya menilai Perda pembentukan PT TNG dan Penyertaan modal tersebut hanya dijadikan sebagai alat legitimasi oleh pihak yang memiliki kepentingan di Kota Tangang untuk melakukan upaya korupsi dengan cara terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu bisa dilihat dari terus meruginya PT.TNG selama tahun 2019 dan 2020 dan tidak adanya upaya apapun atas terjadinya kerugian tersebut,” bebernya.

Seharusnya lanjut Umar, pihak DPRD sebagai representasi dari masyarakat Kota Tangerang melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Pemerintah Kota Tangerang dalam pengelolaan BUMD PT TNG. Dan seharusnya pihak DPRD menolak usulan penyertaan modal kepada PT. TNG sebesar  Rp. 15 milyar pada tahun 2019 yang disampaikan oleh pihak Pemerintah daerah  sebelum adanya kejelasan dari hasil evaluasi.” tegas Umar.

Untuk itu, dirinya  mendesak pihak DPRD untuk mengambil sikap, melakukan evaluasi, peninjauan dan selanjutnya  merekomendasikan pembubaran BUMD PT. TNG.

“Hal ini harus segera dilakukan, jangan sampai pada tahun berikutnya PT TNG akan terus menjadi beban APBD, benalu yang mencatatkan kerugian yang lebih besar lagi,” tegas Umar.

Sebagai solusi Pemerintah daerah dapat  mengalihkan nilai investasi (penyertaan modal)  pada sektor lain yang lebih produktif dan menguntungkan, seperti  investasi (penyertaan modal) pada BJB yang pada tahun 2020 memberikan deviden sebesar Rp. 11.763.588.907,00 dengan nilai investasi sebesar Rp. 40.543.489.700.

Dengan jumlah total nilai investasi sebesar Rp. 20 Milyar seharusnya PT TNG dapat memberikan deviden kepada pemerintah daerah, jika nilai investasi tersebut dialihkan kepada Bjb, maka deviden yang akan diterima pemerintah daerah akan lebih besar dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor investasi’.

Terkait persoalan yang terjadi pada pengelolaan BUMD PT TNG ini, dalam waktu dekat pihaknya akan mengirimkan surat kepada Walikota dan kepada Pihak DPRD Kota Tangerang untuk melakukan evaluasi dan mendesak agar PT. TNG segera dibubarkan. Dan atas kerugian yang terjadi pada PT. TNG,

“Kita akan segera melakukan laporan pengaduan kepada pihak penegak hukum atas dugaan adanya pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi,” tandasnya. (Iwan)

No More Posts Available.

No more pages to load.