NASIONALNEWS.ID, SEMARANG – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Dinkes Jateng) memastikan kesenjangan data orang terjangkit Covid-19, antara wilayah hanyalah terkait pemasukan data dan sistem. Ke depan, pemerintah provinsi akan berusaha menjembatani antarsistem agar celah tersebut semakin tipis.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo, menjawab pertanyaan wartawan. Menurutnya, pemasukan data (input) hingga saat ini masih dilakukan oleh petugas masing-masing wilayah.
“Tentu sangat bergantung pada (proses) input data. Misal data provinsi diinput jam dua siang (pukul 14.00), kabupaten jam empat sore (pukul 16.00). Kedua admin sangat menentukan. Kemudian mereka memasukan data di sistem yang berbeda, misal kita pakai corona.jatengprov.go.id, sementara itu pusat dan daerah beda lagi,” ucap Yulianto, Jumat (24/4/2020) sore.
Ia menyebut, telah meminta izin dengan pemerintah pusat untuk melakukan bridging data. Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi celah (gap) data. Pasalnya, input data antarwilayah masih menggunakan sistem informasi (laman) yang berbeda-beda, yang mengakibatkan adanya kesenjangan data.
Yulianto memberi gambaran, di Jateng sendiri data terkait corona tidak hanya dimiliki oleh Pemprov. Masing-masing kabupaten/ kota memiliki. Belum lagi, ratusan rumah sakit yang dijadikan rujukan.
“Ada 13 rumah sakit lini pertama, 45 RS lini kedua dan 144 RS lini ketiga, memunyai admin masing-masing, input datanya pun berbeda-beda (waktu). Oleh karena itu kita akan mem-bridging dari satu sistem ke sistem lain. Perbedaannya lebih ke situ, tidak ada maksud menyembunyikan. Namun hingga kini perbedaan data itu semakin tipis,” ujarnya.
Hingga Sabtu (25/4/2020) pukul 10.52 jumlah pasien positif Covid-19 di Jateng mencapai 586 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 452 orang dirawat, 70 orang dinyatakan sembuh dan 64 orang meninggal dunia.
Puncak Wabah Covid-19
Ditambahkan, Mei hingga Juni mendatang diprediksi sebagai puncak wabah Covid-19. Oleh karenanya, Pemprov Jateng berupaya untuk menekan pertumbuhan kasus positif dan menyiagakan rumah sakit rujukan untuk menyediakan ruang perawatan, peralatan medis, jumlah petugas dan relawan maupun ruang isolasi.
Selain itu, pemerintah desa atau kelurahan diminta berpartisipasi aktif melakukan deteksi dan upaya isolasi. Terkait dana bidang kesehatan, pihaknya juga telah melakukan re-focusing dana sekitar setengah triliun rupiah, guna mengatasi pandemi ini.
“Kami (Dinkes) bersama Dinas Perhubungan, petugas keamanan serta dinas terkait, melakukan penjagaan di tujuh pos kesehatan di perbatasan, untuk melakukan screening orang dari luar kota yang datang ke Jateng. Meski ada larangan mudik, namun yang terpaksa akan diberi status sesuai level kesehatan, apakah ODP, OTG atau PDP bahkan positif,” tuturnya.
Yulianto menyebut, tak semua pemudik akan dirawat di rumah sakit. Mereka yang kedapatan memiliki gejala penyakit dan memburuk diharuskan dirawat di rumah sakit. Sedangkan, mereka yang tidak menunjukan gejala sakit, tetap diharuskan melakukan isolasi mandiri.
Menururnya, sediaan alat pelindung diri (APD) mencukupi untuk maksimal lima hari ke depan. Namun, pasokan pelindung diri petugas kesehatan semakin membaik.
“Kita persiapkan sambil jalan, tidak bisa sakdek saknyet (tiba-tiba),” urainya. (Junaedi)
