KPM Lamongan Keluhkan BPNT Dinilai Tidak Layak

oleh -
img 20211228 035903

NASIONALNEWS.ID, LAMONGAN – Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang dibagikan akhir tahun ini, dikeluhkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), salah satunya dari desa Wajik, Kecamatan Lamongan. Pasalnya, bantuan beras kemasan 5 kilogram yang diberikan dinilai tidak layak. Bahkan telur yang juga menjadi salah satu bagian bantuan, beratnya juga tidak mencapai 1 kilogram.

“Ini dapat beras kacang ijo, telur, bawang merah dan beras. Dan tadi sudah saya buka mau saya masak, ini bentuk berasnya baunya gak sedap (apek),” ungkap salah satu KPM di Desa Wajik yang enggan disebutkan namanya, sembari menunjukkan beras dan beberapa jenis bahan BPNT yang baru diterimanya bulan ini, Sabtu (25/12/2021).

“Ini sudah lumayan bungkusnya bagus. Biasanya gak ada gambarnya. Bahkan katanya dapat telur 1 kg. Tapi hanya 720 gram. Ditambah bawang merahnya kecil dan basah,” tambahnya.

Sementara, dengan adanya temuan Program BPNT di desa Wajik tersebut, Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LP-KPK Koncab Lamongan, menegaskan akan segera melaporkan ke Komda Komcab LP-KPK Propinsi Jawa Timur hingga pusat, agar persoalan tersebut dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial.

“Dengan adanya bukti temuan dan keluhan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa Wajik Lamongan, kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM. LP-KPK Koncab Lamongan, akan segera melaporkan ke Komda Jawa Timur dengan adanya temuan dugaan tidak sesuainya standar Program BPNT di Lamongan ini, berdasarkan informasi yang beredar, kondisi beras yang sama juga ditemukan di beberapa wilayah Kecamatan Lamongan, di antaranya di Kecamatan Mantup, Babat, Sarirejo, Tikung, dan beberapa lainnya,” ujar Djoni.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Moh Kamil saat dihubungi melalui WhatsApp menjelaskan, pihaknya akan meninjau langsung terkait persoalan tersebut.

“Ini lagi ditinjau langsung di lapangan Mas, prinsipnya kalau memang komoditas kurang baik akan kita instruksikan untuk diganti dengan barang yang baik pada para agen di kecamatan yang menyiapkan komoditasnya,” terangnya, Senin (27/12/2021).

Moh Kamil juga menegaskan, adapun ada bantuan yang kurang layak, ia meminta kepada KPM untuk melaporkan ke pendamping bansos di kecamatan.

“Di setiap kecamatan ada pendamping bansos dan sudah diinfokan kepada KPM apabila ada keluhan tentang komoditas agar melaporkan ke pendamping bansos untuk segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.

(Budi Beler)

No More Posts Available.

No more pages to load.