LSM GP2B Desak BPK Audit Anggaran Operasional Angkutan Umum Masal Kota Tangerang

oleh -
GP2B
Foto: Ketua LSM GP2B Umar Atmaja

NASIONALNEWS.ID KOTA TANGERANG – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Peduli Bangsa (LSM GP2B) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten untuk melakukan audit forensik atas adanya dugaan KKN pada pelaksanaan anggaran kegiatan Biaya Operasional  BRT I, II dan III TA 2017, 2018, 2019 dan TA 2020 serta Biaya Subsidi Angkutan Umum Masal anggaraan kegiatan pada tahun 2021.

Umar Atmaja Ketua LSM GP2B menyebut, BPK perlu melakukan audit forensik terhadap semua proses pengadaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan anggaran angkutan umum masal pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang.

“Sebagai masyarakat jiga melihat adanya dugaan pratek KKN perlu dilakukan audit forensik oleh BPK pada proses pengadaan yang dilakukan secara penunjukan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang kepada PT. TIARA PERKASA MOBIL untuk kegiatan dan anggaran Biaya Operasional  BRT I,II dan III. Penunjukan langsung kepada PT. TIARA PERKASA MOBIL tersebut berlangsung  dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan jumlah anggaran mencapai puluhan milyar rupiah. Anggaran puluhan milyar tapi dilakukan penunjukan langsung kepada satu perusahaan, ini patut dicurigai ada indikasi KKN” Ujar Umar kepada awak media, (Rabu 30/11/2021).

Umar menambahkan, anggaran kegiatan Biaya Subsidi Angkutan Umum Masal tahun 2021 juga harus dilakukan audit forensik karena kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Perhubungan dengan anggaran sekitar 30 milyar lebih, dan ternyata dalam pelaksanaanya oleh PT. TNG, dan kemudian PT. TNG melakukan kerjasama dengan PT. PT. TIARA PERKASA MOBIL.

Selain itu umar menyebut terdapat anggaran operasional untuk gaji sopir dan pembelian BBM angkutan umum milik pemkot yang dilakukan secara swakelola oleh Dinas perhubungan.

“Dari tahun 2017 sampai 2020 pelaksanaanya Pengelolaan Angkutan Umum dilakukan melalui Penunjukan Langsung Kepada PT. TIARA PERKASA MOBIL, tahun ini dengan metode swakelola tetapi ternyata pelaksananya masih perusahaan yang sama PT. TIARA PERKASA MOBIL. Ini menjadi hal yang sangat mencurigakan dan patut diduga adanya unsur KKN pada proses dan penggunaan anggaran,” tudingnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya sudah melaporkan kepada pihak berwajib atas dugaan adanya tindak pidana KKN, dimana sampai saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dan menunggu agar adanya kepastian hukum atas laporan tersebut.

“Audit forensik ini harus dilakukan oleh BPK untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan indikasi adanya pelanggaran hukum pada pelaksanaan dan penggunaan anggaran kegiatan tersebut danberharap BPK dapat mempublis atas hasil audit forensik yang dilakukan,” imbuhnya.

BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi KKN bersama-sama dengan semua pihak.

“Bila perlu hasil audit forensi ini dapat dijadikan salah satu informasi dan keterangan yang dapat dijadikan bukti hukum atas laporan dugaan adanya tindak pidana KKN pada pengelolaan anggaran angkutan masal Kota Tangerang yang telah kita sampaikan di kepada pihak berwajib,” tukasnya. (Wan)

No More Posts Available.

No more pages to load.