Ratusan Anggota PPDI Geruduk Kantor Kantor DPRD Dan Kantor Bupati Banyumas

oleh -
img 20220711 102014

NASIONALNEWS.id,Banyumas- Senin pagi Kantor DPRD dan Bupati Banyumas di geruduk ratusan anggota Persatuan Perangka Desa Indonesia ( PPDI ) Kabupaten Banyumas bukan tidak beralasan ratusan anggota PPDI kabupaten Banyumas mendatangi kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Banyumas 11/7/2022.

Ketua Satria Praja Kabupaten Banyumas Saifudin mengatakan, aksi yang di gelar merupakan aksi damai yang mana merupakan aksi lanjutan yang belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Beberapa tutuntan yang di gaungkan dalam orasi diantaranya;

1.Menaikan besaran add sehingga penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa dapat diberikan secara maksimal sesuai dengan Perbup 01 tahun 2020 yang sudah direvisi menjadi Perbup nomor 13 tahun 2022, serta agar honorarium bpd dan insentif RT dan RW dapat diberikan lebih layak.

2.Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahun kepada kepala desa dan perangkat desa sebesar 1 kali penghasilan tetap.

3.Memberikan tambahan penghasilan kepada kepala desa dan perangkat desa dari desa janggolan dan semi janggolan.

4.Membuat peraturan daerah tentang tanah bengkok yang merupakan hak yang melekat pada jabatan kepala desa dan perangkat desa.

5.Memecah dan memekarkan DINSOSPERMASDEs kabupaten menjadi 2 dinas yang terpisah yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

6.Memberikan kebijakan dalam penyimpanan dana yang dikelola pemerintah desa di PT BPR BKK Purwokerto sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli desa.

7.Mengikutsertakan Satria Praja dan PPDI dalam merumuskan dan membahas setiap peraturan atau regulasi yeng berhubungan dengan pemerintah desa.” tutup Saifudin

  • Tidak sampai disitu, orasi juga terus menerus di gaungkan oleh anggota PPDI dari desa Jenggolan yang meminta kepada Bupati Banyumas Achmad Husain selaku Bupati Banyumas supaya adanya perhatian terhadap kepala Desa dan Perangkat desa megenai tanah bengkok yang menuntut di buatnya Peraturan Daerah tentang tanah bengkok merupakan hak yang melekat pada Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Imam S

No More Posts Available.

No more pages to load.