Sebelum Dana Desa Turun Pemdes Dilarang Membangun

oleh -
Img 20200412 125656

NASIONALNEWS.ID, CILACAP – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap, Didi Yudi Cahyadi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengimbau kepada seluruh pemerintahan desa agar jangan membangun dulu sebelum Dana Desa (DD) dipastikan turun. Akibat pandemi Covid-19, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota sedang fokus dalam penanganan dampak virus Corona.

“Menteri keuangan RI pada 9 April lalu menyampaikan, bahwa akan terjadi perubahan anggaran dan uang dari pemerintah pusat tidak akan turun ke daerah secara maksimal,” kata Didi saat ditemui Nasional News di kediamanya, Minggu (12/4/2020).

Didi meminta seluruh Kepala Desa, agar selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah, untuk memastikan turunnya Dana Desa (DD) sehingga dalam membangun desa nantinya tidak akan ada masalah.

“Kepala desa agar mengikuti perintah kabupaten, jangan sampai membangun desa dengan uang pinjaman,” tegas Didi.

Dijelaskannya, legislatif dan eksekutif akan mengadakan rapat membahas anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Sekarang ini Pemkab Cilacap sudah melakukan penggeseran anggaran APBD senilai 54 miliar yang akan digunakan untuk penanganan dampak Covid-19,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap.

Menurut Didi, ada tiga item yang penting untuk ditangani, akibat dampak Covid-19, yakni bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jejaring sosial. Kepala desa harus berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Soaial (DTKS), untuk mengetahui warganya yang mendapatkan bantuan sosial seperti PKH dan lainya.

“Ketika kepala desa ingin merubah DTKS, dan apabila ditemuakan masyarakat tidak mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan, maka harus dilakukan musyawarah desa untuk merubahnya. Anggaran Pemkab Cilacap sebesar 54 miliar akan dipergunakan untuk masyarakat terdampak Covid-19, yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” tutupnya. (Junaedi)

No More Posts Available.

No more pages to load.