NASIONALNEWS.ID BANTEN – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Trenggano berJanji membuka skor hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Banten 2022 yang disebut-sebut sarat kecurangan yang disinyalir dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis.
Hal itu diutarakan Trenggano saat menggelar audensi dengan beberapa perwakilan dari Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kamis (28/7/2022).
Trenggano menyebut, bukan cuma dari inspektorat provinsi Banten, saat ini juga tengah menunggu jadwal diperiksanya seluruh Sekolah Menengah Atas ((SMA) Negeri di Banten oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek.
“Kita akan melakukan audit bersama Irjen, setelah itu kami memastikan akan membuka hasilnya kepada publik,” ungkapnya
Ia mengaku jika nantinya diketemukan terdapat pelanggaran atau kecurangan pada pelaksanaan PPDB Banten 2022 pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi mulai dari pencopotan hingga mempidanakan oknum-oknum yang bermain.
“Kita melibatkan saber pungli, tentunya kita tidak akan segan untuk mempidanakan segala bentuk transaksi dalam pelaksanaan PPDB,” ungkapnya.
Ia tidak menampik tudingan kecurangan pelaksanan PPDB yang selama ini berkembang dan menjadi keresahan masyarakat Banten, namun begitu dirinya tidak dapat berbuat banyak lantaran tudingan – tudingan tersebut tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang otentik.
“Jika memang teman-teman aktivis ada data, berikan ke kami agar dapat melakukan tindakan dan mempermudah dalam melakukan audit,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli pendidikan, Saipul Basri, mengaku pesimis Sekretaris Daerah Provinsi Banten memiliki niatan untuk membuka skor PPDB Banten 2022.
Ia menilai, niatan Sekda untuk membuka skor PPDB yang diduga sarat kecurangan hanya sebatas retrorika yang tidak lagi bisa dipercaya oleh masyarakat Banten.
“Sebagai contoh, Sekda mengaku kesulitan untuk menemui kepala sekolah, namun pada kenyataannya kami memiliki dokumentasi sekda berfoto bersama dengan kepala SMAN di Kota Tangerang saat pelaksanaan PPDB, dari situ saja kita bisa melihat dugaan aroma kebohongan dari mulut sekda,” jelas Aktivis yang akrab disapa Marcel tersebut.
Meski demikian, dirinya akan mengawal janji sekday untuk membongkar dugaan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB di Banten, agar kedepan tidak ada kecurangan-kecurangan yang terus terjadi disetiap tahunnya.
“Kita tunggu janji beliau, jika memang dalam waktu yang sudah ditentukan janji itu tidak direalisasi tentunya kita akan kembali turun kejalan sekaligus meminta pertanggungjawaban dari Pj Gubernur yang mempercayakan posisi strategis kepada Trenggano,” Ujar Marcel.
Terpisah, H. Saleh Harahap penggiat pendidikan yang turut hadir dalam aksi mengungkapkan hal senada, menurut dia proses pelaksanaan PPDB di Banten harus segera dilakukan audit dan dipublikasikan kepada publik.
Dimana mencontohkan di SMAN 11 Kabupaten Tangerang, ia mengaku kesulitan dalam mengakses informasi hasil seleksi, pasalnya selain diwajibkan untuk memasukan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), terdapat kolom tanggal lahir yang wajib di isi.
“Ini kan konyol, seolah olah anak anak kita bersaing dan dinyatakan kalah tanpa tau skor atau hasil dari orang lain yang berhasil menyingkirkan anak kita,” tutur Aktifis yang tercatat sebagai ketua Koordinator Barisan Perjuangan Rakyat Jelata.
untuk itu, ia menilai perlu dibukanya informasi lantaran selain sedikit mengobati luka psikologis yang dialami oleh masyarakat yang merasa dicurangi, dengan dibukanya informasi skor pelaksanaan PPDB juga diharapkan mampu menjadi titik awal dalam menyelesaikan persoalan PPDB yang setiap tahun terus terulang dan terulang lagi.
“Tabrani (kadisdikbud Banten) bukan orang bodoh, dia pernah membuat program PPDB SD dan SMP di Kota Tangerang, kenapa itu tidak dia lakukan padahal program ciptaannya yang sekarang sudah berjalan tidak menimbulkan kegaduhan dan kegalauan masyarakat,” ungkap H. Saleh.
Ia berharap, pemerintah Provinsi Banten dalam waktu dekat dapat merealisasikan apa yang telah diungkapkan sekretaris daerah provinsi banten, sehingga kepercayaan publik atas negara dapat dikembalikan.
“Masyarakat sekarang sudah tidak lagi percaya kepada negara, sudah seharusnya Banten mengembalikan kepercayaan publik,” pungkasnya. (Wan)
