Seteru Ketua RW dan Warga di Cengkareng, Camat Gagal Mediasi

oleh -
img 20220215 wa0050
Camat Cengkareng A.Faqih dengan didampingi Wakapolsek Cengkareng AKP Julianto dan Danramil 04 Cengkareng Kapten Infanteri Kurniawan saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan warga dan ketua RW 05, Selasa (15/2/2022). foto: Budi Beler

NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Perseteruan antara warga dan ketua RW 05 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat gagal dimediasi Camat.

Sebelumnya dilakukan rapat musyawarah terakit tuntutan warga untuk me non-aktifkan ketua RW 05 Bambu Larangan Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat karena warga menduga ketua RW 05 tersebut telah banyak melakukan kesalahan, dan melakukan pungutan liar (pungli).

Dalam mediasi  tersebut dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Abdul Aziz Muslim dan Kapolsek Cengkareng yang diwakili Wakapolsek Cengkareng AKP Julianto serta Danramil 04 Cengkareng Kapten Infanteri Kurniawan.

Camat Cengkareng A. Faqih mengatakan, tuntutan warga yang sebelumnya hanya meminta evaluasi kepungurusan Ketua RW 05, namun berubah meminta me non-aktifkan ketua RW 05.

“Sebelumnya masyarakat hanya menuntut perubahan pengurus RW, dan RW sudah saya perintahkan dan siap melaksanakan, namun dalam pelaksanaannya terjadi Deadlock seperti ini, karena tuntutannya naik lagi, berubah lagi, turunkan RW, hingga persoalan ini tidak ada titik temunya,” kata Camat saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (15/2/2022).

img 20220215 wa0051

Camat juga menjelaskan, terkait pengambil alihan sementara (karateker) tersebut, pihaknya sudah menandatangani.

“Kami sudah tandatangani dari tanggal 2 Febuari 2022 sudah diambil karateker,” ujarnya.

Namun untuk langkah selanjutnya Camat memerintahkan untuk kepengurusan RW 05 dipegang karateker.

“Pengambilan keputusan karateker tersebut sudah sesuai Pergub 171 sebagaimana diatur didalam pertama bab 3 tentang pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan,” jelasnya.

Faqih juga menegaskan, langkah yang diambil sesuai dengan pergub 171. Dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Sampai selesai persoalan, dan adanya usulan dari warga untuk pemecahan RW, mungkin itu adalah salah satu alternatif tapi bisa berdampak lain, itu ada biaya sosialnya.

“Kami pemerintah tidak akan meninggalkan masyarakat dalam keadaaan tidak kondusif, kami menginginkan situasi kondusif baru kita lakukan pemecahan,” tuturnya.

img 20220215 wa0052

Sementara Ibu Haji Kokom selaku koordinator warga dalam rapat mengatakan, surat karateker ditandatangani pada tanggal 2 Febuari 2022 oleh pak camat, menurutnya ganjal.

“Kita menghubungi Lurah Cengkareng Barat pada tanggal 9 melalui pesan singkat WhatsApp meminta kami datang belum ada surat tersebut dan diarahkan ke Kasie Pemerintahan (Kasipem), tapi Kasipem menjawab belum koordinasi dengan pak Lurah, Kami datang menemui pak camat surat karateker tidak boleh ditunjukkan karena ini menyangkut nama warga, ini suatu pembodohan,” sebutnya.

Dirinya meminta pejabat publik jangan suka membodohi masyarakat bawah

“Pesan saya, jangan bodohi masyarakat kecil,” tuturnya.

(Budi Beler)

No More Posts Available.

No more pages to load.