Soal Dugaan Alamat Perusahaan Fiktif, DPMPTSP: Pindah Alamat Harus Rubah Data

oleh -
img 20210616 073743

NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Soal dugaan alamat perusahaan fiktif dalam tender pembangunan Tambah Ruang Kelas (TRK) senilai 6,9 miliard Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ( DPMPTSP ) menduga perusahaan tersebut pindah saat izin telah di terbitkan, DBMPTSP penegaskan,  bahwa seharusnya perusahaan yang telah pindah alamat mesti melakukan perubahan alamat  diberkas perijinan perusahaan.

Staf DPMPTSP, Meli menjelaskan, bahwa Saat ini DPMPTSP sedang melakukan pemeriksaan kapan dikeluarkannya izin perusahaan yang diduga fiktif.

“kitakan belum tau SK ini dikeluarkannya kapan, akan kita cek dulu,” katanya singkat.

Meli lebih lanjut menjelaskan, proses perizinan di DPMPTSP, yang saat ini prosesnya dilaksanakan secara online, setelah berkas lengkap baru akan diadakan survei kealamat kantor perusahaan untuk dilakukan verivikasi data.

“Kitakan tidak terima berkas, semua di lakukan secara on line, setelah berkas dinyatakan lengkap kita melakukan survei bersama antara kita dan Dinas tekhnis yang membidangi bangunan   kalau ga salah asda 1, pada saat survei secara administrasi mereka mungkin sudah lengkap, berkaa asli kita cek, kantor ada perlengkapan kantor juga ada, makannya dianggapalah tidak ada masalah apa-apa,” jelasnya.

lebih lanjut Meli menjelaskan.

” Tapi kita tidak tau kalau setelah survei atau setelah SK itu keluar, kalau terindikaai fiktif itu yang kita tidak tau ,yang jelas kita sudah sesuai standar survei,” ujarnya.

Namun DBMPTSP menegaskan, apabila lokasi kantor sudah pindah alamat ,maka perusahaan  harus merubah beberapa dokumen administrasi  perusahaan.

“Kalau ada perpindahan alamat semua harus diurus, kalau memang perpindahannya masih di Tangsel mereka harus ada perubahan di IUJK,NIB diganti dengan OSS  kalau PKP ga perlu di rubah, NPWP harus dirubah karena alamat di NPWP dan alamat kabtor harus sesuai,” ucapnya.

Untuk diselidiki lebih lanjut dugaan perusahaan fiktif, DBMPTSP masih menunggu pelaporan terlebih dahulu.

“Memang kita lagi ngecek niiih, kekita belum ada pengaduan secara resmi, ditailnya SK itu dikeluarkan tahun berapa dengan rincian keterangannya kalau lelang itukan biasanya harus lengkap itu harus dituangkan disitu (Berkas laporan) biar kita bisa selidiki lebih ditail lagi,”  tutupnya.

(Yuyu)

No More Posts Available.

No more pages to load.