5 Organisasi Kesehatan Tolak UU Cipta Kerja Dinilai Tidak Berpihak ke Masyarakat

oleh -
Omnibus Law Kesehatan

NASIONALNEWS.ID KOTA TANGERANG – Lima organisasi profesi kesehatan Undang Undang Cipta kerja yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Penandatanganan pernyataan sikap menolak Omnibus Law Kesehatan dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (IDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di Kafe CDC Buaran Indah Kota Tangerang, Sabtu (19/11/2022).

Ketua IDI Provinsi Banten, dr Darmawan M Sopian mengatakan, bahwa alasan 5 organisasi profesi kesehatan menolak UU Omnibush Law Kesehatan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas, ia menilai Undang Undang Kesehatan yang ada masih bisa digunakan.

“Organisasi profesi kesehatan provinsi Banten menolak RUU kesehatan Omnibus law dan kita mendesak RUU itu di keluarkan dari Prolegnas, mengapa karena kepentingan masyarakat luas yang harus kita jaga,” kata Sopian usai acara Penandatanganan pernyataan sikap menolak Omnibus Law Kesehatan.

Menurutnya, Undang-undang tentang kesehatan yang ada saat ini masih cukup baik untuk digunakan dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Salah Satunya penanganan Pandemi Covid-19 djadikan tolak ukur masih bisa digunakannya UU kesehatan yang lama,” ujarnya.

Sopian menjelaskan, bahwa dalam proses pembuatan UU kesehatan Omnibushlaw disebut tidak melibatkan organisasi profesi kesehatan yang ada, yang konsen menggeluti bidang kesehatan.

“Dalam proses pembuatannya tidak melibatkan organisasi profesi yang ada, sehingga tidak berpihak pada masyarakat yang lebih luas,” ungkapnya.

Dalam pasal-pasal Omnibus law, kata Sopian, banyak pasal yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat, salah satunya meniadakan organisasi profesi kesehatan di dalamnya, yang bisa berdampak pada kontrol pengawasan terhadap situasi kesehatan yang terjadi, sementara banyak aturan yang lebih penting yang seharusnya ada didalam pasal Omnibush law kesehatan

“Salah satu pasalnya meniadakan organisasi profesi kesehatan, sementara menurut undang-undang kesehatan sebelumnya organisasi kesehatan seperti IDI itu sudah diakomodir, sebetulnya sih ada yang lebih buruk, seperti pendidikan distribusi dokter justru itu sebetulnya yang harus di kedepankan, ketimbang meniadakan organisasi kesehatan,” ungkapnya.

Kepentingan kesehatan bersama, lanjut Sopian, adalah harus menjaga kepentingan kesehatan dengan baik dan itu sudah ada rambu-rambunya, dan di organisasi kesehatan sudah ada rambu-rambunya untuk menjaga kompetensi dalam memberikan pelayanan

“Aturan yang ada saat ini sudah cukup baik, apabila undang undang tersebut tidak ada maka akan sulit nanti pengaturannya, itu mengapa kita pertahankan, kemungkinan adanya dokter asing pun masuk kepada aturan yang ada, begitu aturan itu tidak ada nanti yang jaga siapa, itu etika dari para dokter dan itu sudah ada rambu rambunya,” terangnya.

Sopian menambahkan, pernyataan sikap menolak Undang Undang Cipta Kerja Kesehatan yang ditandatangani para ketua organisasi profesi kesehatan akan diserahkan kepada pemerintah dan juga DPR-RI .

“Surat pernyataan sikap menolak Omnibus Law Kesehatan yang nantinya akan akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR-RI,” pungkasnya. (Yuyu)

No More Posts Available.

No more pages to load.