DPRD Kota Tangsel Minta Satpol PP Tegakan Perda Jangan Tebang Pilih

oleh -
dprd kota tangsel
Drajat Sumarsono Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

NASIONALNEWS.ID TANGERANG SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menanggapai soal karut marut penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Satpol PP adalah penegakan Perda, dalam proses penegakan Perda dilarang main mata dan tebang pilih.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Tangsel, Drajat Sumarsono. Ditegaskannya, setiap yang melanggar Perda Satpol PP wajib menindak dan memberikan sanksi.

“Salah satu Tupoksi Satpol PP itukan penegakan Perda, apa-apa saja yang melanggar perda harus ditindak, misalkan bangunan tidak memiliki IMB itu harus disegel dan diurus IMBnya untuk memenuhi unsur perizinan kalau perizinannya sudah lengkap segel bisa dibuka,” kata Drajat kepada Nasional News melalui telepon selularnya, Sabtu (24/4/2021).

Menurutnya, Satpol PP dalam proses penegakan Perda tidak tebang pilih buka tutup segel yang dilakukan Satpol PP dikatakan menurutnya bukan suatu persoalan tetapi.

“Soal buka tutup segel itu bukan suatu masalah, yang jadi masalah kalau dalam dalam proses penegakan perdanya tebang pilih, misal yang satu disegel dan yang satu tidak,” jelas Politisi PDI Perjuangan.

Pemilik suatu bangunan yang dengan sengaja membangun walau belum memiliki izin, kata Drajat, Pol PP hanya cukup menyegel tidak harus ada proses sidang Tipiring, pemilik bangunan hanya dipersilahkan mengurus izinnya, apabila izin sudah diterbitkan maka polpp boleh mencabut segelnya.

“Sekarang beginiya, kalau orang itu membangun terus tidak memiliikki izinnya itu harus di segel, kalau sudah ada izinnya dibuka, dan itu tidak harus membayar denda, ya sudah selesai kan dia sudah bayar retribusi daerah, yang ga boleh itu ada main mata pas dibuka segelnya ternyata izinnya belom jadi ,nah itu yang salah” ujarnya.

Drajat menuturkan, harusnya melihat situasi dan kondisi dua contoh kasus buka tutup segel yang dilakukan PolPP dalam proyek pengurugan Ilegal dan pencopotan Segel Panti Pijat yang kedapatan buka dicmasa PSBB, padahal segel baru saja terpasang.
“itu mungkin ada pandangan lain, melihatnya jangan dari lingkup yang kecil tapi yang besar, itu kemungkinan ada sisi ekonomi yang harus berjalan, kita liat dari sisi madhorotnya, misalkan disitu ada 10 ata 20 pekerja yang apabila ditutup bisa menimbulkan madhorot, kita liat dari sisi itu. Sesuatu itu jangan dibesar-besarkan kita lihat Tusinya, kalau urusan panti pijat itu mahkan saya ga tau seluk-beluknya, yang tau itu Satpol PP,”

Soal minimnya anggaran sidang tipiring yang dimiliki Satpol PP, dengan nilai dibawah Rp 200 juta dalam setahun serta minimnya anggaran pembuatan stiker Segel, Drajat Sumarsono mengatakan harus melihat kondisi keuangan Daerah dimasa pandemi.

“Kondisi hari ini kondisi tidak normal semuang anggaran di fokuskan untuk penanganan Covid-19, anggaran kita di daerah itu diatur juga regulasinya oleh pusat, misalkan edaran menteri keuangan agar dilakukan rekafusing anggaran sebesar 30% untuk penanganan kesehatan, itukan kita ga bisa apa -apa bos, kalau ngomongin kurang ya kita semua kuranglah, kita jangan bicara sektoral tetapi bicara lingkup pemerintahan,” tandasnya. (Yuyu)

No More Posts Available.

No more pages to load.