Fee tak Terealisasi, Kuasa Hukum di Tuban Gugat Petani

oleh -
img 20240201 wa0003
Foto : Persidangan gugatan perdata ke dua, terhadap Suwardi (63) dan Ruminingsih (60) petani Desa Mlangi Kecamatan Widang di PN Tuban

NASIONALNEWS.ID – TUBAN – Diduga ingkar janji (one prestasi), suksesi fee 45% santunan tanah penggarapan dari Pemerintah atas Tanah Negara terhadap kuasa hukumnya, dua petani Desa Mlangi, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban digugat di Pengadilan Negeri Tuban, Rabu ( 31-01-2024 ).

Kedua tergugat adalah Suwardi (63) dan Ruminingsih (60), yang digugat oleh Basori lantaran tidak menepati janji pembayaran suksesi Fee 45 %, jasa pendampingan hukum ihwal pencairan dana santunan tanah penggarapan Tanah Negara yang akan dijadikan lokasi proyek strategis Nasional pembangunan embung atau waduk atau biasa di sebut Proyek Strategi Jabung Ring Dyke

Dengan kooperatif ke dua petani pria dan wanita tersebut penuhi panggilan persidangan yang dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Tuban, dengan harapan keadilan akan berpijak kepada fakta yang sebenarnya.

Bahkan kedatangan kedua petani tersebut ke Pengadilan Negeri Tuban itu, juga didampingi oleh puluhan warga masyarakat Desa Mlangi dan sejumlah sosial kontrol setempat, untuk mengawal jalannya persidangan dan juga untuk memberikan support moril.

Diwaktu yang sama, Irwansyah Putra Sitorus S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Tuban, melalui Rizki Yanuar S.H., M.H. Bidang Hubungan Masyarakat, mejelaskan ke beberapa awak media, hakim akan berupaya untuk mendamaikan kedua para pihak dan upaya mediasi itu pernah dilakukan pada tanggal 22 Januari 2024.

“Nanti dilihat perkembangannya apa bila ada titik temu akan ada proses berikutnya, tapi misalnya masing-masing pihak masih berpendapat dengan pendapatnya maka akan dibacakanlah gugatannya. Kemudian setelah dibacakan gugatannya hakim akan memberikan kesempatan terhadap tergugat untuk memberikan jawaban,” jelasnya,

Lebih lanjut, Rizki Yanuar mengemukakan, kalau persidangan yang digelar saat ini merupakan agenda jawaban dari pihak tergugat.

“Sepertinya persidangan kali ini agendanya jawaban dari pihak tergugat. Yang jelas setiap awal persidangan itu ada istilah Court Calendar (rencana sidang), di sini direncanakan perkara itu selesai pada Senin 12 Februari 2024, Tapi itu rencana, artinya melihat dinamika nanti di persidangan,” kata Rizki.

Seusai persidangan di PN Tuban di sisi lain Mardiono warga petani Desa Mlangi menyampaikan ke beberapa wartawan, dia juga sebagai peserta dan korban. Karena tanah negara yang dia garap sejak Tahun 2002 hingga sekarang atau sampai saat ini, dengan luas kira-kira 1 Hektar lebih pada saat musim penghujan saya kasih ikan dan kalau musim kemarau saya tanami padi, pada saat pencairan santunan dirinya kaget kenapa tanah yang digarap menjadi nama orang lain, diduga ada yang mengalihkan tanahnya menjadi nama orang lain diduga dengan nama Defri, seharusnya yang menerima santunan senilai Rp. 160 jt dirinya, bukan Defri.

“Saya gak pernah ngasih surat kuasa, tapi nama saya diduga diganti oleh orang yang tidak bertanggung jawab, diduga atas nama Defri, dan diduga tandatangan saya diseken oleh orang tidak bertanggung jawab atau dipalsukan supaya saya tidak mendapatkan dana pencairan santunan dari pemerintah,” cetusnya.

Dengan adanya gugatan perdata yang dilakukan Basori terhadap petani Desa Mlangi, Kundono salah satu tokoh masyarakat buka suara, hal itu sontak mematik banyak suara sumbang dari ratusan petani lainnya yang merasa keberatan dengan adanya surat perjanjian kesepakatan awal suksesi fee 45 kedua belah pihak.

“Perlu diketahui, Basori merupakan pengacara yang pada waktu itu mendampingi 430 petani warga Desa Mlangi dalam hal pengurusan ganti rugi atas Tanah Negara yang sudah dikelola warga secara adat selama puluhan tahun. Sehingga pada waktu itu melalui upaya gugatan hukum yang dilakukan Basori sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK), majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) di Jakarta memutuskan bahwa warga Mlangi adalah Penggarap dan Pemerintah wajib memberikan dana santunan pengganti terhadap 430 petani warga Desa Mlangi,” terangnya.

Lanjut kata Kundono, putusan MA tersebut dirasa para petani diduga tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Basori. Pasalnya, pada waktu itu yang dijanjikan Basori dana ganti rugi.

No More Posts Available.

No more pages to load.