Koperasi di Kalideres Diduga Usaha Mirip Perusahaan Finance

oleh -
Img 20200518 195119

NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Koperasi Serba Usaha (KSU) Kegiatan usahanya diduga seperti perusahaan gadai (jaminan) atau lembaga pembiayaan konsumen (consumer finance) di Ruko Duta Indah Alpha Blok A 11 Jalan Raya Peta Selatan Kalideres, Jakarta Barat.

Kegiatan usaha menjaring nasabah atau konsumen yang membutuhkan uang pinjaman dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor atau mobil dan kendaraannya akan diambil bila pembayarannya telat beberapa bulan. Hal itu dirasakan salah satu konsumen KSU, Agus (40) ketika ditemui Wartawan beberapa hari yang lalu.

“Jika telat membayar, maka motor yang sebagai benda penjamin akan dipaksa untuk dititip atau ditarik ke kantor mereka. Bunga dan denda lumayan besar, denda harian diberlakukan bila telat membayar,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Koperasi dan UKM, Noto Prayitno menjelaskan, Hal itu sangat bertentangan dengan azas koperasi yang mengedepankan azas gotong royong dan musyawarah sesuai dengan Undang Undang (UU) nomor 17 tahun 2012 dan UU nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

“Antara koperasi dan finance itu sangat berbeda. Jika cara usaha yang dilakukan KSU Serba Usaha jelas itu gaya finance buka koperasi. Jelas bedalah antara koperasi dan finance,” ujarnya, Senin (18/5/2020).

Menurutnya, koperasi itu didirikan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Artinya, dalam menjalankan usahanya koperasi harus tunduk pada aturan dalam Pancasila dan UUD ’45.

“Kemudian koperasi juga dijalankan dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi mencapai keuntungan bersama. Hal inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya,” jelasnya.

Noto memninta Kasudin Koperasi UMKM dan Perdagangan Jakarta Barat, untuk turun langsung mengecek KSU Serba Usaha. Pasalnya, dari penelurusan wartawan, mereka tidak menjalankan prinsip-prinsip dasar koperasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

“Saya berharap agar Kasudin Koperasi UMKM dan Perdagangan Jakarta Barat untuk memberikan sanksi, jika memang terbukti melanggar,” pungkasnya. (BB)