Pasien BPJS Kesehatan Keluhkan Pelayanan RS dr Abdul Radjak

oleh -
pasien bpjs

NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Keluarga pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kecewa dengan pelayanan Rumah Sakit (RS) dr Abdul Radjak Salemba Jakarta Pusat. Pasalnya dalam situasi darurat (emergency) pasien BPJS tidak langsung ditangani sebelum membayar uang deposit.

George Tampubolon mengatakan, bahwa istrinya yang akan menjalani persalinan mengalami pendarahan dan sudah memasuki fase pembukaan enam hingga delapan, tetapi tidak langsung ditangani pihak RS dr Abdul Radjak Salemba, dengan alasan RS tipe B tidak melayani pasien BPJS Kesehatan kelas tiga.

“Kata pihak RS ini tidak bisa dicover BPJS, harus mandiri, jika tidak mau deposit silahkan bawa ke rumah sakit lain, dengan alasan RS tipe B tidak melayani pasien BPJS kelas tiga, meskipun situasinya emergency,” keluh George Tampubolon kepada NasionalNews.id saat ditemui di RS dr Abdul Radjak Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2020).

George menuturkan, karena tidak punya pilihan lain dan kuatir hal yang tidak diinginkan terjadi pada istrinya, terpaksa dia mengikuti dan menandatangani surat sebagai pasien mandiri, dengan menyetor uang deposit senilai Rp8 juta.

“Saya tidak punya pilihan lain karena keadaan emergency, harusnya pihak rumah sakit melakukan penanganan terlebih dahulu sebab nyawa pasien lebih penting, daripada mempermasalahkan tipe BPJS kami, ini situasinya darurat,” ujarnya.

Lanjut George, tidak hanya sampai disitu, setelah proses persalinan selesai, hal tragis kembali ia terima, lantaran belum dilakukan proses penjahitan oleh dokter usai istrinya melahirkan pada pukul 03:00 WIB, karena harus membayar deposit lagi senilai Rp8.500.000 dan setelah membayar deposit yang kedua, baru dilakukan proses penjahitan pada pukul 15:00 WIB.

pt indo husada utama

“Setelah uang deposit yang kedua saya setorkan, baru ditangani penjahitannya oleh dokter pada sore hari, 12 jam setelah melahirkan,” tuturnya.

George menilai pihak RS dr Abdul Radjak Salemba, dalam keadaan darurat seharusnya mengedepankan keselamatan nyawa pasien.

“Bukan mengutamakan pembayaran uang deposit terlebih dahulu,” tandasnya.

Saat dikonfirmasi Direktur RS dr Abdul Radjak Salemba belum dapat ditemui. Terkait kejadian tersebut, menurut Satuan Keamanan (Satpam) yang tak mau disebut namanya, akan menyampaikan ke pihak manajemen rumah sakit.

Perlu diketahui, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 32 ayat 1 disebutkan, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Pada ayat 2 dijelaskan, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka.

Pelayanan pasien BPJS Kesehatan talah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tentang pelayanan kesehatan darurat medis di Faskes yang Tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. (Iwan/Sby)

No More Posts Available.

No more pages to load.