Penegakan Hukum Dinilai Lamban, Massa Demo Kejari Blora

oleh -
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi
Aksi unjuk rasa Koalisi Masyarakat Anti Korupsi di Kejaksaan Negeri Blora, Selasa (25/2/2020).

NASIONALNEWS.ID, BLORA – Ratusan warga dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, menggelar aksi unjuk rasa dan menuntut penuntasan sejumlah kasus korupsi di Blora. Demonstrasi atas mandegnya kasus kunjungan kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora dan korupsi Dana Desa yang belum tuntas.

Aksi turun ke jalan Forum Komunikasi Blora Selatan (Forkom BS) dan Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) mendatangi kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora,mendapat pengawalan ketat ratusan aparat Kepolisian Resort Blora.

“Kami menuntut dituntaskannya kasus-kasus korupsi yang mangkrak, yang dongkrok di Blora. Salah satunya kasus kunker DPRD yang sudah lima bulan belum ada progresnya,” ungkap Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Eko Arifianto dalam orasinya, Selasa (25/2/2020).

Aksi teatrikal mengusung keranda hitam di depan kantor Kejari dan mengeluarkan pocong kemudian dibakar, merupakan simbol matinya penegakan hukum dan meminta Kepala Kejari Blora, I Made Sudiatmika, untuk keluar menemui pendemo.

“Saya minta, Kajari untuk keluar, kami menuntut agar kasus-kasus korupsi yang mandeg di Kejaksaan, seperti kunker Dewan dan dugaan korupsi Dana Desa di Desa Pilang dan Randublatung, kalau tidak segera keluar, kami akan masuk bersama-sama,” teriak Eko dari atas truk panggung orasi.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi

Saat massa bergerak ke kantor Kejari Blora, petugas yang sebelumnya telah berjaga di depan pagar, berusaha menahan massa agar tidak memasuki kantor tersebut. Situasi sempat memanas, aksi saling dorong pun tak terelakkan dan akhirnya perwakilan dari Kejari menemui para demonstran. Kasi Intel Kejari Blora, Muhammad Adung dengan didampingi Eko Arifianto bersedia menemui massa dan membacakan Pakta Integritas yang telah ditandatangi Kepala Kejari, I Made Sudiatmika yang akhirnya unjuk rasa kembali kondusif.

“Kita tanyakan, ternyata pihak Kejaksaan Negeri Blora masih menunggu hasil audit dari BPKP. Kajari sudah menandatangani Pakta Integritas untuk menuntaskan kasus-kasus ,” jelas Eko.

Eko memastikan pengawalan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi tidak berhenti di sini saja. Jika kedepan, penuntasan kasus-kasus korupsi di Blora masih jalan ditempat, pihaknya pasti akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih banyak.

“Untuk jumlah yang ikut dalam aksi kali ini ada sekitar 700 orang. Kita akan melakukan aksi yang lebih besar, jika tidak ada perkembangan seperti yang dijanjikan Kejaksaan Negeri Blora,” pungkasnya.

Sebelumnya, massa terlebih dahulu mendatangi gedung DPRD Kabupaten Blora dan menuntut Ketua DPRD Blora, Dasum agar mendukung penuntasan kasus korupsi di Blora. Merespon tuntutan ini, Dasum membacakan 7 poin Pakta Integritas yang intinya mendukung tegaknya supremasi hukum.

“Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas, kami siap menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” janji Dasum. (Arf)

No More Posts Available.

No more pages to load.