Pengembang Rusunami City Park Tidak Tau P3SRS Secara Hukum Yang Berlaku

oleh -

NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Pihak pengembang atau biasa di sebut pengelola Rusunami City Park dari PT.Surya Citra Perdana (SCP) mengaku hingga hari ini tidak mengetahui siapa P3SRS yang sah secara aturan hukum yang berlaku.

Hal itu di sampaikan oleh kuasa hukum PT.SCP Hendra Sianipar.SH saat memantau jalannya pembentukan Panitia Musyawarah (Panmus) Rusunami City Park, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (14/12/2019)

Hendra menuturkan, kenapa pihak pengelola Apartemen City Park tidak memberikan kunci ruang serba guna untuk kegiatan pembentukan Panmus, karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah P3SRS yang sah dan benar sesuai dengan aturan pemerintah.

“Kalau mereka benar dan sah secara hukum kenapa mereka tidak masuk ke ruangan, saya ada di sekitar lokasi dan mereka tau saya kalau adalah pengacara dari pihak pengembang atau pengelola Apartmen City Park itu,” ujarnya

Lebih lanjut Kuasa Hukum PT.SCP Hendra Sianipar menjelaskan, mereka melanggar semua aturan yang ada tentang Rusun atau Apartmen, kalau pihaknya minta tunjukkan bukti bahwa mereka pengurus P3SRS, mereka selalu mengelak.

“Mereka yang mengaku pengurus dari awalnya adalah orang-orang yang tidak punya hak menjadi pengurus, karena syarat dasar yang mutlak mereka harus patuhi ada tiga sarat mutlak yang tidak bisa dipisahkan, yang pertama dia harus punya unit di City Park, kemudian dia tinggal di City Park, kemudian dia berdomisili dan ber KTP di City Park,” jelas Hendra

Lebih jauh Kuasa hukum itu menjelaskan, kepengurusan atau P3SRS itu yang katanya hanya 3 tahun, namun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 kepengurusan itu fakum, karena ada inisiator atau becking mereka Prabowo pegawai ASN di BPK pindah tugas keluar pulau Jawa, kembali lagi tahun 2017 bisa buat pemilihan lagi walaupun pemilihan itu hanya di hadiri 27 orang.

“Mereka bisa akses langsung ke dinas PRKP DKI Jakarta dan terpilih salah satu nama yaitu Philip Than, yang menjadi pertanyaan apakah mereka ikuti AD/ART yang mereka buat sendiri dan dilanggar juga kok.

“Baru satu bulan menjabat Philip Than mundur dari jabatannya sebagai ketua P3SRS,” kata Hendra

Harusnya kata dia, kalau menurut aturan yang benar mereka harus rapat umum anggota Luar biasa. Namun mereka tidak melakukan itu, karena di bela oleh Bu Melli dengan berdalih aturan nya boleh untuk pergantian pengurus boleh rapat internal saja.

“Itu adalah pembodohan dan pembohongan publik, selalu pengembang di bilang menghambat P3SRS, di sini tegas saya katakan pengembang tidak pernah menghambat warga yang sebenarnya lah yang berhak atas P3SRS, himbauan majelis hakim pun diabaikan mereka untuk tidak lakukan kegiatan sampai ada putusan Pengadilan Negeri yang inkrah,” ujar Hendra

Lebih jauh Hendra menambahkan, aturan jelas kenapa mereka langgar ada apa,  pengembang ingin memberikan pengelolaan kepada warga asli sesuai aturan bukan pada kelompok yg ingin merusak lingkungan pengembang tidak akan menyerahkan sebelum pemilihan sesuai aturan.

“Pokja pun di anulir oleh P3SRS bentukan mereka kesepakatan yang sudah bagus walau tidak ada di aturan baku demi menjaga ketentraman warga, semua di buat seakan akan pengembang merusak dan selalu di tuduh warga adalah boneka pengembang itu yang selalu di bangun,” ucapnya

Ia juga mempertanyakan, sebenarnya warga yang mana yang di bela oleh dinas PRKP mereka yang jumlahnya 30 orang atau 1000 orang lebih yang telah buat petisi menolak kepengurusan mereka yang Abal Abal.

“Dinas PRKP harus Jujur dan Adil, jadilah bapak bagi warga City Park bukan membela yang melanggar semua aturan.dan kami sudah bertemu dengan Gubernur dan bertemu staff ahli Gubernur membahas masalah ini,” pungkasnya. (BB)

No More Posts Available.

No more pages to load.