Pungutan Rp75 Ribu Pasar Poris Indah, Adi: Mereka Tidak Keberatan

oleh -
PD Pasar Kota Tangerang

NASIONALNEWS.ID, KOTA TANGERANG – Pasar Poris Indah yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang, melakukan pungutan retribusi ke beberapa kios di lingkungan sebesar Rp75 ribu setiap bulannya memakai kwitansi tidak resmi. Pungutan bulanan tersebut, menurut Kepala Pasar Poris Indah, Adi Sarwadi menyebutkan, bahwa para pedagang tidak keberatan.

Adi menjelaskan, bahwa pungutan itu dilakukan karena para pedagang membuang sampah ke Pasar Poris Indah setiap harinya. Menurutnya, petugas kebersihan meminta kebijaksanaan setiap bulannya dan sudah berlangsung sejak dirinya belum menjabat Kepala Pasar Poris Indah dan para pedagang tidak ada yang keberatan.

“Terkait kwitansi, Itu dari pedagang depan pasar yang mereka buang ke pasar tiap hari. Petugas kebersihan meminta kebijaksanaan tiap bulannya, itu berjalan sebelum saya di Poris dan mereka tidak keberatan,” ungkap Adi kepada Nasional News melalui pesan aplikasi WhatApp, Rabu (19/8/2020).

Kepala Pasar Poris Indah merincikan, bahwa pungutan sebesar Rp75 memakai kwitansi setiap bulannya, untuk membayar iuran sampah sebesar Rp25 ribu ditambah Rp50 ribu untuk mandi, cuci dan ke toilet selama sebulan, semuanya ada 11 pedagang.

“Itu kwitansi yang 75 ribu, untuk sampah dan mandi cuci ke WC selama satu bulan, ada 11 orang,” sebutnya.

Terkait ke toilet bayar Rp2000 per orang dipungut satu bulan, Adi meralat hanya satu orang membayar Rp75 ribu ditambah buang sampah setiap hari.

“Iya abang, cuma 1 orang saja tukang cukur yang lain engga, 75 ribu plus buang sampah tiap hari,” tutupnya.

Sementara Ketua Dewan Pengawas PD Pasar Kota Tangerang, Teddy Bayu Putra meminta awak media agar konfirmasi ke PD Pasar, karena Pasar Poris Indah di bawah koordinasi PD Pasar.

“Kami dari Dinas tidak melakukan penarikan atau pungutan apapun termasuk retribusi ke pasar manapun,” terangnya.

Teddy menjelaskan, pihaknya akan mengecek apakah itu retribusi atau pungli dan siapa yang memungut, apabila itu pungli akan ada sanksi sesuai peraturan.

“Kan harus dicek dulu apakah itu betul retribusi atau pungli ? terus yg memungutnya siapa? Kalau orang PD Pasar saya akan suruh Dirut untuk berikan sanksi sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Sementara Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Kota Tangerang, Titien Mulyani menjelaskan, bahwa untuk retribusi tidak ada yang memakai kwitansi, pedagang bisa melakukan pembayaran secara non tunai atau Cashless. Program utama dari Walikota Tangerang untuk dapat mengimplementasikan Tangerang Pay menuju Kota Tangerang Go Digital.

“Kita pakai tapping, untuk retribusi tidak ada pakai kwitansi,” jelas Titien.

Dirut PD Pasar tidak mengetahui retribusi yang memakai kwitansi, karena elektronifikasi jasa pengelolaan pasar saat ini melalui pembayaran menggunakan mesin EDC Bank BJB.

“Itu retribusi utk apa ya, kita pakai mesin EDC, Retribusi pedagang sudah pakai mesin EDC,” ujarnya.

Titien berjanji akan memberikan sanksi tegas atas pungli yang memakai kwitansi tidak resmi.

“Sanksinya di nonjoblah,” tegasnya. (SL)