Senilai 1,5 M Renovasi Puskesmas di Lamongan Tanpa Papan Proyek

oleh -
img 20220826 wa0044

NASIONALNEWS.ID, LAMONGAN – Proyek renovasi penambahan ruang puskesmas di Jalam Raya Kembangbahu No.35, Sukorejo, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang bersumber dana DBHCHT senilai 1,5 miliar tanpa menggunakan papan proyek.

Menurut informasi dari warga, pembangunan Puskesmas itu berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disingkat (DBHCHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan / atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN.

Sayangnya saat awak media nasionalnews.id berkunjung ke lokasi proyek tersebut tidak ada papan proyek yang menerangkan biaya, waktu pelaksanaan dan dari mana anggaran pembiayaannya.

“Iya Kang, justru itu yang kami sayangkan, tidak ada transparansi dari pihak pemborong atau dinas terkait atas pembangunan Puskemas itu, Buktinya papan plang proyek tidak ada. Ada apa ini ?, apa ingin menyembunyikan sesuatu?,” ungkap salah seorang warga yang tidak ingin ditulis identitasnya, Jumat (26/8/2022).

Terkait hal tersebut, awak media nasionalnews.id ini berusaha menemui Kepala Puskesmasnya di kantornya, namun tidak bisa ditemui dikarenakan ada rapat. “Maaf mas, bapak lagi rapat,” kata salah satu staf.

sebelumnya,perwakilan pelaksana proyek yang bernama Sermat. Saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut malah menyuruh ke pihak Bos proyek.

“Saya gak ngerti itu urusan bos, langsung aja ke kerumahnya,” tutur Sermat Senin (15/8/2022).

Sampai 2 kali kembali didatangi ke tempat proyek Puskemas untuk melihat apakah sudah terpasang papan proyeknya, hasilnya tetap saja nihil alias tidak dipasang juga. Rabu 24/8/2022.

Ada apa dengan pihak pemborong dan dinas terkait, itu yang terkesan ada Pembiaran. Menurut peraturan pemerintah, setiap proyek pemerintah maupun BUMD/BUMN diwajibkan memasang papan proyek. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diwajibkan untuk memasang papan nama proyek dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang pemasangan papan plang proyek wajib.

Disamping itu pemasangan papan proyek itu sebagai bentuk patuh terhadap Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Bila melanggar, sangsinya dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Cak Kan/Sholichan

No More Posts Available.

No more pages to load.