SMSI Apresiasi Presiden Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

oleh -
RUU Cipta Kerja
Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Fidaus (kaos merah) bersama Wakil ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, Taufiqurahman Ruki yang juga mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Keputusan Presiden RI Joko Widodo menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, patut didukung oleh semua kalangan. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus dalam keterangan persnya, Jumat (24/4/2020).

“Meskipun demikian, RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan harus tetap kita cermati,” pesan Firdaus.

Menurutnya, dengan penundaan pembahasan salah satu RUU tersebut, pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat sebagaimana keberatan yang disampaikan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh.

“Setidaknya Presiden telah menunda pembahasan salah satu RUU yang semula akan dibahas bersama RUU lainnya, yaitu RUU KUHP,” kata Firdaus Ketua SMSI yang beranggotakan 600 media siber di seluruh Indonesia.

Fidaus menjelaskan, SMSI mendukung Dewan Pers yang secara tegas menolak pembahasan RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja, karena pemerintah perlu fokus menangani Pandemi Covid-19.

“Selain di dalam RUU tersebut terdapat pasal yang dapat mendegradasi kemerdekaan pers. Ini persoalan penting bangsa yang perlu didengar oleh pemerintah,” pungkas Firdaus.

Sementara Wakil ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, Taufiqurahman Ruki meminta jajaran pengurus SMSI agar tetap mencermati RUU Omnibus Law secara menyeluruh.

“Pembahasan RUU Omnibus Law, seharusnya juga lebih disoroti SMSI karena berpotensi mementahkan banyak UU,” ujar Wakil ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat ini.

Dalam kondisi seperti ini, kata dia, sebaiknya anggota DPR tidak melanjutkan pembahasan omnibus law ini secara keseluruhan. Karena kurang tepat jika dipaksakan untuk segera diputuskan.

“Idenya bagus, tetapi secara substansi harus cermat. Nah kecermatan ini yang kita susah dapatkan dalam kondisi DPR dan situasi publik secara nasional seperti saat ini” ujar Taufiequrahman Ruki yang kini juga memimpin Perkumpulan Urang Banten (PUB) yang tersebar di Indonesia dan berbagai belahan dunia.

Menurut Taufiequrrahman Ruki, bahwa DPR harus memprioritaskan penanganan pandemi virus Corona dan merevisi UU APBN.

“Yang menjadi prioritas harus dilakukan DPR kondisi menghadapi Covid-19 seperti ini, adalah dengan merevisi UU APBN,” tandas mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, terhadap rencana pembahasan RUU-RUU tersebut Dewan Pers meminta pemerintah dan DPR menundanya. Sebagaimana diberitakan ratusan media siber, SMSI meminta Pemerintah memperhatikan keberatan Dewan Pers yang mewakili unsur pers dalam berdemokrasi, untuk menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam rapat kerja di tengah pandemi Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, dalam keterangan pers tertanggal 16 April 2020, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pembahasan berbagai rancangan perundangan, termasuk RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja tersebut, sampai dengan kondisi yang lebih kondusif, sehingga pelaksanaan proses legislasi dapat berjalan secara layak, memadai dan memperoleh legitimasi, saran, dan masukan yang baik dari masyarakat sipil maupun komunitas pers secara maksimal.

Dewan Pers tetap mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi global Covid-19. Karena itu mendesak agar perhatian semua pihak termasuk DPR RI dicurahkan kepada upaya kolektif menangani pandemi dan dampak-dampaknya pada seluruh sektor dan aspek kehidupan masyarakat. “Pemerintah dan DPR harus dapat menjadi tauladan bagi publik dalam hal upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan gejolak di masyarakat,” ujar M. Nuh dalam rilisnya.

Dewan Pers menolak pembahasan RUU KUHP terkait dengan pasal-pasal yang dapat mempengaruhi kemerdekaan pers antara lain Pasal 217-220 (Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap Pemerintah), Pasal 262 dan 263 (penyiaran berita bohong), Pasal 281 (gangguan dan penyesatan proses peradilan), Pasal 304-306 (tindak pidana terhadap agama), Pasal 353-354 (Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara), Pasal 440 (pencemaran nama baik), dan Pasal 446 (pencemaran terhadap orang mati) serta pasal-pasal lainnya. (SL)