Tanggapan Eksepsi Terdakwa, Jaksa Minta Uji Pra Peradilan

oleh -
Img 20200318 Wa0005

NASIONALNEWS.ID, BLORA – Pengadilan Negeri Blora menggelar sidang ketiga kasus hilangnya ratusan blangko akta cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Blora. Dengan agenda tanggapan Jaksa atas eksepsi keberatan yang diajukan kuasa hukum Farid Rudiantoro atas terdakwa RM Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo, sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agustinus Asgari Mandala Dewa, Hakim anggota Morindra Kresna dan Dwi Ananda FW, Senin (16/3/2020).

Jaksa Penuntut Umum Mujiati membacakan tanggapan eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum di dalam persidangan, bahwa dalam masalah ini akan dibawa dalam ranah Pra Peradilan. “Harus diuji dalam sidang Pra Peradilan, agar benar-benar proses penyidikan atas penuntutan dapat dilaksanakan secara proposional, tidak bertentangan dengan ketentuan Undang Undang atau bertentangan dengan nilai Hak Asasi Manusia (HAM),” jelasnya.

Kuasa hukum terdakwa, Farid Rudiantoro menilai, bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum menekankan pada Pra Peradilan. Menurutnya, ini berarti Jaksa Penuntut Umum hanya memberi tanggapan tentang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik yaitu tentang salah prosedur dalam penangkapan dan penahanan.

“Namun eksepsi kami adalah penyidik sampai penuntut umum telah lalai dan menyalahi aturan KUHAP pasal 56 (1) jo pasal (54) KUHAP. Disini adalah setiap tersangka yang diancam dengan ancaman hukuman diatas 5 atau 15 tahun wajib didampingi penasehat hukum,” terang Farid.

Farid menjelaskan, bahwa hal itu telah diatur oleh Perkap nomor 6 tahun 2009 bab III penyidikan bagian keempat, yaitu pemeriksaan pasal 23 (5), setiap terperiksa bagi yang tidak mampu wajib didampingi penasehat hukum.

“Untuk itu klien kami segera dilepaskan. Kami berharap putusan sela Majelis Hakim supaya mempertimbangkan dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana, sehingga menghasilkan putusan yang manfaat bagi klien kami dengan kata lain, putusan yang terbaik,” tutpnya. (Hans)