Tersangka KDRT Belum Ditahan, LBH Keadilan Minta Kompolnas Periksa Polres Tangsel

oleh -
oleh
polres tangsel

NASIONALNEWS.ID TANGERANG – Polres Tangerang Selatan (Tangsel) belum menahan Tersangka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penetapan pasal meringankan tersangka, LBH Keadilan meminta Kompolnas memeriksa Kanit PPA Polres Tangsel.

Advokat publik LBH keadilan,Eliza Umami, dalam pers reeles yang ia di sampaikan menyayangkan penegakan hukum kasus KDART terhadap ibu hamil yang ditangani Polres Tangsel yang sampai saat ini belum dilakukan penangkapan, ditambah lagi penetapan pasal dalam kasus tersebut dinilai tidak tepat karena terlalu ringan, ancamannya empat bulan penjara. atas dasar tersebut LBH keadilan meminta Kompolnas periksa Kanit PPA Polres Tangsel

“LBH Keadilan mengecam sikap penyidik yang tidak menahan pelaku yang saat ini sudah menjadi Tersangka. Penahanan tersangka sangat dimungkinkan menurut Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT karena ancamannya 5 tahun. Bagi kami penahanan menjadi hal yang penting mengingat kemungkinan tersangka mengulangi perbuatannya, dan cukup beralasan karena tersangka juga diduga mengancam membunuh keluarga korban. Terlebih peristiwa ini juga telah menjadi perhatian publik,” kata Eliza, Kamis (17/7/2023).

Eliza juga mengkritik soal penetapan pasal 44 ayat 4 bagi tersangka oleh Polres Tangsel yang dinilai terlalu ringan.

” Atas KDRT yang terjadi hendaknya Penyidik menjerat dengan Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT bukan Pasal 44 Ayat (4), mengingat jika dilihat dari video yang beredar KDRT yang dialami korban cukup serius. Jadi Polisi salah besar jika menjerat sang suami dengan Pasal 44 Ayat (4) yang ancamannya hanya 4 bulan penjara,” ungkapnya.

Eliza menyayangkan Pernyataan Kanit PPA, bahwa korban tidak bisa dihadirkan karena ayah korban , Eliza menuding hal tersebut bentuk tidak empati aparat Kepolisian dan karena hal tersebut Eliza meminta agar Kompolnas turun tangan.

“LBH Keadilan juga menyayangkan penyidik yang mengatakan bahwa “korban belum bisa dihadirkan oleh ayah dari korban”. Hal ini sangat wajar karena memang kondisi korban saat ini masih sakit akibat penganiayaan yang dialaminya. Pernyataan Kanit PPA tersebut bentuk tidak empatinya aparat kepolisian terhadap korban. Oleh karena itu LBH Keadilan mendesak Kompolnas untuk memeriksa Kanit PPA dan meminta Polda Metro Jaya mengambil alih penanganan kasus ini. Polres Tangerang Selatan tidak profesional menangani perkara ini,” tudingnya.

LBH Keadilan berharap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar secara proaktif memberikan perlindungan kepada korban. Selaku Advokat LBH Keadilan, Eliza menegaskan, siap memberikan pendampingan hukum kepada Korban KDART secara gratis.

“LBH Keadilan siap memberikan bantuan hukum kepada korban secara cuma-cuma. Mendampingi korban dalam pemeriksaan dan mengawal agar kasus ini berjalan dengan semestinya sehingga korban memperoleh keadilan” pungkas Eliza. (Yuyu)

No More Posts Available.

No more pages to load.