Tim Pemenangan Paslon DODO Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi

oleh -

NASIONALNEWS.ID, DEIYAI – Terkait gugatan hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU) pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Inarius Douw dan Anakletus Doo (DODO), saat ini sedang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). Tim pemenangan meminta agar masyarakat tidak terprovokasi.

Ketua Tim Pemenangan Paslon DODO, Yunus Badii saat ditemui berharap agar semua pihak di Deiyai, dapat memberikan pendidikan politik yang baik, dan informasi yang benar kepada masyarakat terkait gugatan hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU)  Pilkada Deiyai, yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yunus menjelaskan, terkait isu dan informasi yang saat ini beredar di masyarakat tersebut tidak dibenarkan. Kata Yunus, isu dan informasi itu di bangun oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memprovokasi masyarakat. “Saya harap masyarakat tidak terprovokasi,” katanya.

Lanjut Yunus, pengajuan gugatan ke MK karena terdapat kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga, tim pemenangan Paslon DODO meminta agar masyarakat Deiyai mengetahui.

“Pada Rabu 12 September 2018, MK telah  membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018,” terang Yunus.

Dalam Pilkada Kabupaten Deiyai Tahun 2018, MK memerintahkan KPU Kabupaten Deiyai melakukan PSU di 12 TPS, yaitu diantaranya TPS 1 Mogodagi, TPS 1 Yamouwitina, TPS 1 Uwe Onagei, TPS 1 Idego, TPS 1, 2, 3, 4 Komauto, Distrik Kapiraya, TPS 1, 2, 3, dan 4 di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat dalam waktu 45 hari dan  diikuti oleh empat paslon Bupati dan awakil Bupati, sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) peraturan Mahkama Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.

Dalam putusan MK, PSU dilakukan dengan asistensi oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI serta dengan pengawasan ketat dari Bawaslu Kabupaten Deiyai dengan asistensi dari Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI.

Kemudian, KPU membuat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dan hasilnya dilaporkan kembali ke MK dalam waktu 7 hari setelah PSU. MK juga meminta Bawaslu Kabupaten Deiyai dan Bawaslu Provinsi Papua memberikan laporan hasil pengawasan dan hasil asistensi kepada MK sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akhir.

“KPU Deiyai melakukan PSU pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Pleno tanggal 18 Oktober 2018. Masyarakat Deiyai harus mengetahui bahwa yang dilakukan KPU Deiyai  adalah Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara, bukan  Pleno Penetapan Bupati Terpilih Kabupaten Deiyai. Setelah Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara, hasilnya disampaikan kembali kepada MK,” tegas Yunus.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 157 Ayat 5 tentang Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 memberikan jaminan kepada kandidat yang merasa keberatan atau dirugikan untuk pendaftaran gugatan dalam waktu 3 x 24 jam di MK setelah penetapan hasil rekapitulasi suara oleh KPU.

Menurut Yunus, gugatan yang diajukan Paslon “DODO” melalui kuasa hukumnya adalah sesuatu yang lazim, dan dijamin oleh Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015.

“Proses hukum sedang berjalan, sidang pertama pada tanggal 1 November 2018 dengan agenda pembacaan permohonan dari Pemohon (Pasangan Inarius Douw & Anakletus Doo). Kemudian pada tanggal 6 November 2018, sidang dengan agenda tanggapan dari pihak termohon (KPU Dogiyai) dan dari pihak terkait (Ateng Edowai-Pigai), serta keterangan dari Bawaslu, dan tanggal 12 November 2018 akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pemohon, termohon dan pihak terkait,”pungkasnya.(Yeri Tarima/Ang)

No More Posts Available.

No more pages to load.