NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) meminta masyarakat melakukan reformasi pengelolaan sampah secara paralel bersama pemerintah.
“Pemerintah sedang melakukan reformasi besar dalam pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas waste to energy, namun itu saja tidak cukup. Reformasi ini harus berjalan paralel dengan gerakan masyarakat memilah sampah dari rumah,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Sampah organik bisa menjadi pupuk, sampah anorganik bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi.”
Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi Pembina Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Ahad (21/6/2026).
Acara ini dihadiri sekitar 15.000 peserta dari unsur pemerintah, komunitas, relawan lingkungan, dan masyarakat.
Zulhas mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilai menjadi pelopor aksi nyata pemilahan sampah dari sumber dengan melibatkan RT, RW, hingga komunitas masyarakat.
Dengan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan kawasan terkelola, dan gerakan pemilahan sampah rumah tangga, maka pemerintah menargetkan 70%–80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029.
“Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian. Jika pemerintah membangun teknologinya dan masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan produktif,” ucapnya.
Pemerintah melalui Kemenko Pangan terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah lokasi prioritas sesuai mandat Perpres Nomor 109 Tahun 2025.
Saat ini terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan untuk dikembangkan pada beberapa tahun ke depan.
Dengan pendekatan kawasan perkotaan/aglomerasi yang memproduksi sampah di atas 1.000 ton per hari.
Dalam waktu dekat tiga lokasi PSEL akan dilaksanakan groundbreaking.
Menyusul, sebanyak 12 lokasi sedang diproses oleh Danantara untuk masuk fase pemilihan mitra dengan target beroperasi pada 2028.
