DPRD Tangsel Duga Ada Pemufakatan Jahat dalam Pemagaran Akses SDN Pondok Kacang

oleh -
img 20230417 wa0031

NASIONALNEWS.ID, TANGERANG SELATAN – Pemagaran akses jalan umum oleh oknum masyarakat berinisial L mendapat tanggapan dari DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel ) yang menduga ada pemufakatan jahat dalam lahan tersebut, Pemkot Tangsel dinilai kalah melawan preman yang memagari akses jalan tersebut.

DPRD Kota Tangsel, Julham firdaus, mengaku mendapatkan laporan dari para guru SDN Pondok Kacang soal keluhan dipagarnya akses jalan menuju sekolah.

“Ini aspirasi masyarakat para guru, Pondok Kacang Timur bangunan pemerintah tidak ditutup oleh arogansi kepentingan pribadi tanpa ada keputusan pengadilan dan apapun yang jelas,” kata politisi dari partai Demokrat yang kerap dipanggil JF.

Selain itu Julham menyoroti drainase dan jalan yang di rusak oleh oknum masyarakat yang mengaku bahwa tanah itu adalah miliknya dan Julham mensinyalir adanya penyelewengan anggaran daerah.

“Yang kedua, gua menyoroti jalan umum dan drainase yang dibangun oleh APBD Kota Tangsel, entah kapan itu dibangun yang jelas drainasenya baru, itu terindikasi adanya penyalahgunaan anggaran daerah,” ujarnya.

Julham juga menduga dalam proses pemagaran jalan dan drainase tersebut ada pemufakatan jahat karena jalan tersebut dibangun oleh pemerintah menggunakan APBD yang aturannya aset pemerintah yang bisa di bangun dengan APBD .

“Ialah, ada pemufakatan Jahat pembangunan dan drainase di situ kan ga mungkin itu tanah ga ada SHGB nya,” ungkapnya.

Julham mengherankan, kenapa Pemkot Tangsel diam saja saat pemagaran, jika mengetahui kalau tanah tersebut milik aset pemerintah Kota Tangsel sehingga menguatkan adanya dugaan pemufakatan jahat

“Kenapa Pemkot diem aja tanahnya di bangun oleh si Leo itu ,kalau emang dia itu ngerasa tanah aset ,” ucapnya.

Perijinan bangunan di sekitar daerah tersebut dinilai ilegal tidak memiliki perizinan.

“Pembangunan di situ ngawur, ga jelas mana ijin dari lingkungan mana ijin PTSP masa bangunan yang sudah ada dari tahun 84 Dindik diem aja, Pemkot mau kalah sama preman,” paparnya.

Jf melanjutkan, warga Pondok Kacang sudah mengirimkan surat ke DPRD Tangsel, namun proses pelaksanaan hearing penetapan Bamus ada di tangan ketua Dewan.

“Masyarakat sudah mengirim ke dewan, namun penetapan Bamus ada mekanismenya mesti ada persetujuan ketua dewan,” jelasnya.

Menurut Jf Ketua Dewan selaku wakil rakyat harus mendukung pelaksanaan hearing pembahasan jalan akses sekolah yang di pagar.

“Harus mendukung, kan wakil rakyat bukan wakil pengusaha,” pungkasnya.

(Yuyu)

No More Posts Available.

No more pages to load.