Satpol-PP Jakbar Segel Tower BTS di TSI

oleh -
img 20230606 211037

NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan penyegelan Tower Base Transceiver Sistem (BTS) di Perumahan Taman Semanan Indah Jalan Dharma Karya 2 Blok D-8 No. 1 A, RT. 010 RW. 012, Kelurahan Semanan. Kecamatan Kalideres. Kota Administrasi Jakarta Barat, Selasa (6/6/2023).

Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat Agus Irwanto saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah melakukan penyegelan tower BTS tersebut.

“Ya benar kami melakukan penyegelan,” kata Kasatpol PP saat dikonfirmasi nasionalnews.id melalui pesan singkat Whatsapp.

Namun untuk pembongkaran tower BTS tersebut Kasatpol menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melayangkan SP 1 sampai SP 2, SP 3 diharapkan membongkar sendiri.

“SP1 sudah dilayangkan sampai pada SP2, SP3 untuk bongkar sendiri, jika tidak dilakukan akan dikeluarkan SPB dari Citata maka kita lakukan pembongkaran,” ujar Kasatpol PP.

Sebelumnya, penyegelan Tower BTS berdasarkan aduan warga, karena diduga belum mengantongi izin mendirikan tower BTS dan warga yang berinisial T merasa takut dengan dampak dari tower BTS tersebut.

“Penyegelan ini murni karena Protes dan pengaduan pendirian Menara Tower di dengar oleh Instansi terkait di tingkat Provinsi maupun Kotamadya Jakarta Barat,” kata T pada saat dihubungi melalui WhatsApp.

Dia juga berharap, Intinya dari Pemerintah Daerah menyatakan, bahwa Menara Tower ini “Tidak Terdaftar” alias “Tidak Berizin” sehingga akan ditindak sesuai SOP sampai tahap pembongkaran.

“Ini sudah Action dari Pemerintah Daerah untuk memberikan Surat Peringatan (SP), sesuai SOP
sampai tingkat terakhir ke (Surat Peringatan Bongkar) SPB,” katanya.

Perlu diketahui, terkait berdirinya Tower Menara Telekomunikasi atau Base Transceiver Sistem (BTS) di Perumahan Taman Semanan Indah Jalan. Dharma Karya 2 Blok D-8 No. 1 A, RT. 010 RW. 012, Kelurahan Semanan. Kecamatan Kalideres. Kota Administrasi Jakarta Barat, telah mendapat penolakan keras dari warga sekitar, khususnya RT 07/09/10. Selain tanpa adanya sosialisasi dan izin persetujuan, warga juga khawatir akan dampak radiasi yang berpengaruh kepada lingkungan seperti keselamatan, kesehatan, karena berdirinya Tower BTS di tengah permukiman.

Dalam peraturan bersama Menteri dalam Negeri, Menteri pekerjaan Umum,Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanam Modal, nomor: 18 tahun 2009, nomor: 07/PRT/M/2009, nomor 19/Per/M, Kominfo/03/2009, nomor 3/P/2009. Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama.

Dalam pasal 11 huruf G, bahwa pembangunan Menara Telekomunikasi harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar dalam radius dengan ketinggian menara.

No More Posts Available.

No more pages to load.