NASIONALNEWS.id LAMONGAN-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan mencatat lonjakan signifikan dan mulai diperhitungkan di tingkat nasional.
Dalam kurun waktu kurang dari setahun, jumlah dapur MBG melonjak tajam dari 34 unit pada Agustus 2025 menjadi sekitar 145 dapur pada Maret 2026. Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pun telah aktif beroperasi, menandai percepatan implementasi program prioritas pemerintah tersebut.
Capaian ini tak lepas dari kolaborasi lintas sektor—mulai dari Pemerintah Kabupaten, Kodim 0812 Lamongan, pelaku UMKM, peternak, nelayan, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Namun di balik angka-angka impresif itu, muncul catatan kritis: apakah ekspansi besar-besaran ini sudah sebanding dengan kualitas layanan di lapangan?
Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan Halalbihalal Mitra MBG se-Kecamatan Lamongan di Gedung Olahraga (GOR), yang dihadiri Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo. Saptu (28/3/2026)
Dalam sambutannya, Dandim menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang berdiri, melainkan dari konsistensi mutu layanan yang diberikan. Ia secara tegas mendorong evaluasi berkala sebagai instrumen pengawasan utama.
“Program ini adalah prioritas nasional. Kami dari Forkopimda menyarankan agar SPPG melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk memastikan pelaksanaan tetap sesuai SOP,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa percepatan program berpotensi menyisakan celah jika tidak diimbangi kontrol yang ketat.
Terlebih, Dandim mengungkap fakta nasional yang patut menjadi peringatan: sekitar 700 SPPG telah ditutup karena tidak memenuhi standar operasional.
“Ini menjadi perhatian serius. Jangan sampai di Lamongan ada yang terkena sanksi,” tegasnya.
Lonjakan jumlah dapur MBG di Lamongan memang patut diapresiasi sebagai bentuk respons cepat terhadap program strategis pemerintah pusat. Namun di sisi lain, ekspansi ini juga membuka potensi persoalan klasik: pengawasan distribusi, kualitas menu, hingga transparansi penggunaan anggaran.
Koordinator Kecamatan SPPG Lamongan Kota, Agustin, turut mengingatkan pentingnya kontrol bersama agar program tidak melenceng dari tujuan awal.
“Pengawasan harus diperkuat, baik dari sisi kualitas menu maupun kesesuaian anggaran. Program ini harus tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat,” ujarnya.
Dengan capaian yang kini menembus level nasional, Lamongan berada di persimpangan penting: mempertahankan reputasi atau justru tersandung akibat lemahnya pengawasan. Evaluasi berkala bukan lagi sekadar imbauan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan program MBG tidak hanya besar di angka, tetapi juga kuat dalam kualitas dan akuntabilitas.
(SHOLIC)
