Besaran Gaji dan BOP Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 14 Febuari 2024

oleh -
kpps team

 

NASIONALNEWS.ID,BANYUMAS-Tugas KPPS dalam Pemilu 2024 sangat luas dan mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilu, mulai dari persiapan hingga penyelesaian tugas setelah pemungutan suara, maka Pemilu 2024 Pemerintah menggangarkan lebih besar dari Pemilu sebelumnya yaitu dengan gaji satu kali sebesar Rp 1.200.000 untuk ketua KPPS dan Rp 1.100.000 untuk anggota dengan ditambah BOP yang berbeda-beda di setiap daerah. Berikut tugas KPPS dari sosialisasi hingga pemungutan suara.

Sebelum Hari Pemungutan Suara:

-Melakukan sosialisasi dan pengumuman tentang pelaksanaan pemungutan suara.

-Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Model C6) kepada pemilih.

-Memilih pemilih yang belum menerima Model C6 tepat waktu.

Saat Pemungutan Suara:

-Memeriksa kelengkapan dan kesiapan TPS.

-Memasukkan daftar calon, DPT, DPTb, dan DPK di papan pengumuman TPS.

-Menyambut dan mengukur pemilih.

-Menerima surat mandat dari Saksi.

-Menjelaskan pelaksanaan pemungutan suara kepada anggota KPPS dan Saksi.

Setelah Pemungutan Suara:

-Menyiapkan tempat dan perlengkapan untuk rapat pemungutan suara.

pengaturan administrasi pemerintahan suara.

Pemutaran kehadiran dan legitimasi Saksi dalam rapat penghitungan suara.

Operasional Pembuatan TPS & Operasional KPPS :

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU telah menyalurkan dana operasional TPS kepada KPPS. Dana ini ditujukan untuk mendukung kelancaran pengumpulan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Besaran dana operasional TPS berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada DIPA masing-masing Kota/Kabupaten. Misalnya, di Kota Surakarta, setiap TPS mendapat Rp 4.258.000 (sudah dipotong pajak), sedangkan di Kabupaten Banyumas, Jawa tengah di setiap TPS mendapatkan BOP sebesar  RP 4.358.000 (sudah dipotong pajak)

amplop bop kpps
Amplop pembungkus uang BOP yang diterima oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPPS) di Kabupaten Banyumas,Jawa tengah

 

No KETERANGAN ANGGARAN Rp PAJAK SEMENTARA DITERIMA
1. Pembuatan TPS 2.000.000 120.000 1.880.000
2. Sewa alat pengganda 500.000 30.000 470.000
3. Belanja bahan ATK ,Suplemen dan paket data 900.000 900.000
4. Bantuan transport 100.000 100.000
5. Konsumsi 1.008.000 1.008.000
JUMLAH 4.508.000 150.000 4.358.000

Dana operasional TPS tidak termasuk gaji KPPS, melainkan hanya untuk menunjang operasional TPS. Ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh KPPS dengan menggunakan dana tersebut, yaitu:

KPPS harus menggunakan dana operasional TPS sesuai dengan peruntukannya dan melampirkan nota atau bukti penggunaannya. KPPS juga harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana operasional TPS.

Nasionalnews.id mencoba mengklrafikasi ke beberapa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Banyumas di tempat yang berbeda-beda, namun di lapangan berbagai macam jumlah dana opersional yang mereka terima.

“Saya menerima dana opersional Rp 4029.000, katanya si dipotong pajak. Berarti besarnya pajak dan potongan lainya Rp 479.000,” Ujar  YA

“Dari  Rp 4.508.000, Saya menerima dari panitia Desa Rp 4.258.000 sudah di potong pajak sementara Rp 150.000 dan di potong oleh Panitia Desa Rp 100.000,” Kata An

Salah satu  Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPPS) sedikit keberatan hendak menjawab karena khawatir salah.

“Kami mau menanyakan ke Panitia Desa rasanya gak enak saja, semuanya pada diam, tapi di belakang saling bertanya-tanya sesama anggota dibelakang,”

IMAM S

No More Posts Available.

No more pages to load.