Sekcam PP PAC Neglasari Kota Tangerang Minta APH Turun Tangan

oleh -
6643d01e e7a8 4727 b4cb 3b6dfe4f4021

NASIONALNEWS.ID KOTA TANGERANG – Maraknya Debt Collector yang menarik paksa kendaraan di jalanan, menagih hutang dengan cara premanisme, menarik kendaraan yang masih dalam status cicil sehingga menciptakan dampak negatif bagi masyarakat sehingg pengguna jalan menjadi resah.

Penarikan kendaraan bermotor berupa mobil atau motor yang dilakukan secara paksa oleh Debt Collector dapat dengan mudah ditemui atau dilihat oleh masyarakat. Hal ini tentunya membuat resah bagi masyarakat yang melakukan pembelian motor atau mobil melalui kredit.

Seperti yang terjadi di Neglasari Kota Tangerang, warga mengeluh dan resah dengan banyaknya Debt Collector (Mata Elang) di jalanan yang menarik paksa kendaraan. Ini tentunya harus ada penyikapan dari pihak-pihak terkait.

Murjaya, Sekretaris Pemuda Pancasila Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, memita kepada Aparat Penegak Hukum (APH), agar segera menindak tegas Debt Collector, karena hal itu sudah sangat meresahkan masyarakat.

“Problem Debt Colector ini perlu ada tindakan dari APH dan jangan dibiarkan. Ini sudah sangat meresahkan masyarakat sehingga ada rasa khawatir dan ketakutan khususnya dari masyarakan yang masih mempunyai tunggakan kredit motor atau mobil dengan adanya gaya premanisme yang dilakukan oknum Debt Colektor (Mata Elang). Padahal secara prosedur sudah diatur didalam peraturan Fidusia” ujar Murjaya.

“Untuk menciptakan suasana kondusif di lapangan maka saya berharap perlunya penertiban dari pihak Aparat Penegak Hukum. Sekali lagi saya tegaskan harus ada  keterlibatan APH agar bisa meminimalisir dan tidak terjadi lagi perampasan kendaraan di jalanan” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa petugas penagih (Debt Collector) juga harus bisa menunjukkan sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, mereka juga harus membawa bukti dokumen debitur yang mengalami wanprestasi pembayaran cicilan, serta salinan sertifikat jaminan fidusia. Seperti yang tercantum dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, perusahaan pembiayaan harus mencegah pihak ketiga melakukan segala tindakan yang menyalahgunakan wewenang, yang nantinya berakibat merugikan konsumen.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menyebutkan bahwa, kekuatan eksekutorial pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah masih terdapat perbedaan pendapat terkait teknis pelaksanaannya walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Namun ada hal-hal yang telah disepakti bahwa proses eksekusi atau penarikan kendaraan oleh debt collector harus dilengkapi dengan adanya Sertifikat Fidusia, Surat Kuasa atau Surat Tugas penarikan, Kartu Sertifikat Profesi dan Kartu Identitas *( CK)

No More Posts Available.

No more pages to load.