YLPKP Tuding Oknum Satpol PP Tangsel Buat BAP Bohong

oleh -
puji iman jarkasih
Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP) Puji Iman Jarkasih bersama Sapta Mulyana Kepala Satpol PP Kota Tangsel.

NASIONALNEWS.ID TANGERANG SELATAN – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP) menuding banyak bangunan tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tangerang selatan (Tangsel) namun proses pengerjaannya tetap berjalan. Berkas laporan masyarakat soal bangunan tak berizin dituding direkayasa oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bohong agar terkesan memiliki kelengkapan berkas.

Ketua YLPKP, Puji Iman Jarkasih menyampaikan soal salah satu bangunan yang diduga tak berizin terletak tidak jauh dari gedung pusat pemerintahan (Puspem) Kota Tangsel.

“Maraknya bangunan yang tidak berizin belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), tetapi ironinya, lokasi bangunan-bangunan yang tidak berizin tersebut berada persis disamping kantor dan gedung Puspemkot Tangsel, yaitu dijalan Alif Gede, RT 003/004, Kampung Maruga, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangsel,” ujar Puji saat selesai menanyakan kembali perkembangan kasus tersebut di kantor Satpol PP Tangsel, Rabu (10/3/2021).

Menurut Puji, hal tersebut bertolak belakang dengan program Pemkot Tangsel tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang baru saja diresmikan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany beberapa waktu yang lalu.

“Itu bertolak belakang dengan program MPP yang diresmikan beberapa waktu yang lalu diruang Blandongan gedung Puspemkot Tangsel, sebagai salah satu ciri sudah baiknya pelayanan Birokrasi di Kota Tangsel yang harus cepat, tepat, efektif, efesien serta responsif kepada kepentingan masyarakat,” terang Ketua YLPKP.

Puji mempertanyakan kerap adanya bangunan tak berizin, dan bangunan berizin tetapi tapi tidak sesuai dengan proses perizinannya, yang disinyalir adanya manipulasi data dan aparatur birokrasi yang bermain.

“Berulangnya kejadian berdirinya berbagai bangunan yang belum memiliki IMB ataupun telah memiliki IMB tetapi melalui proses yang tidak baik alias tidak sesuai prosesnya dengan memanipulasi data persyaratan pengajuan IMB apakah karena para pelaku investor yang nakal, proses pengajuan IMBnya yang masih berbelit-belit dan bertele-tele ataukah masih ada apartur birokrasinya yang bermain,” bebernya.

YLPKP mensinyalir adanya manipulasi BAP dalam bangunan tak berijin yang ia laporkan, dengan membuat BAP bohong, membuat keterangan dokumen yang diterangkan dimiliki oleh pemilik bangunan, namun saat ditanyakan berkas tersebut pada oknum Satpol PP Tangsel tidak dapat menunjukan berkas yang disebutkan.

“Saya menduga keras ada oknum birokrasi khususnya Satpol PP Kota Tangsel yang bermain. ini sangat jelas terlihat begitu vulgar di mata publik yang lokasinya sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan, tetapi tetap dengan enaknya dibangun tanpa disegel oleh pihak Satpol PP, Ini diduga pasti ada permainan patgulipat antara oknum Satpol PP dengan para pelaku usaha nakal yang sangat rapi,” tukasnya.

Puji menambahkan, saat mau dilakukan tindakan penegakkan Perda Kota Tangsel tentang IMB, malah dimunculkan nama-nama tokoh-tokoh fiktif untuk mengahadapi rencana tindakan Perda Kota Tangsel tersebut, yaitu berupa orang-orang dhuafa.

“Harusnya PPNS Satpol PP jeli dan melakukan penyelidikan yang rinci dan terukur. Maka ditimbulkanlah kesan ini demi rasa kemanusiaan, tapi dibalik itu semua sungguh miris. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi petugas Satpol PP Kota Tangsel ditambah lagi dalam BAP katanya memiliki AJB dan izin lingkungan tetapi tidak dapat membuktikan berkas yang disebut,” tandasnya. (Yuyu)