NASIONALNEWS.ID, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman memperkuat pengawasan alat ukur bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Pertashop untuk memastikan masyarakat memperoleh BBM sesuai takaran.
Pengawasan tersebut diperkuat melalui sinergi Pemkab Sleman bersama Pertamina, Hiswana Migas, serta pengelola SPBU dan Pertashop dalam kegiatan Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Mewujudkan Pelayanan SPBU yang Berintegritas, Tertib Ukur, dan Berorientasi pada Perlindungan Konsumen di Kabupaten Sleman di Ballroom Rinjani Hotel Prima SR, Jalan Magelang KM 11, Tridadi, Sleman, Kamis (13/8/2026).
Pemkab Sleman menegaskan, pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terkait takaran BBM, kelayakan alat ukur, serta pelayanan yang jujur dan transparan.
Hingga Juli 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman melalui UPTD Pelayanan Metrologi Legal telah melakukan tera ulang di 60 lokasi, terdiri atas 39 SPBU dan 21 Pertashop.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari 81 titik dengan total 707 nozzle pompa ukur BBM yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman.
Selain tera ulang, pengawasan langsung telah dilakukan di 10 lokasi SPBU. Hasilnya menunjukkan tidak ditemukan indikasi pelanggaran maupun kecurangan takaran.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Sleman memberikan rasa aman kepada masyarakat ketika membeli BBM.
Pengawasan juga diperkuat melalui sejumlah inovasi pelayanan. Di antaranya penjadwalan tera ulang secara berkala melalui aplikasi Simpelomas, digitalisasi Sertifikat Keterangan Hasil Pengujian, serta pemasangan stiker segel pecah telur pada soket elektronik mesin pompa ukur.
Langkah tersebut ditujukan untuk mempersempit celah terjadinya manipulasi terhadap alat ukur BBM.
Kepala Disperindag Kabupaten Sleman, Dwi Wulandari, mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap SPBU harus dijaga melalui kepastian takaran dan pengawasan yang konsisten.
“SPBU merupakan salah satu titik pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat setiap hari. Karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap SPBU harus dijaga melalui takaran yang benar, alat ukur yang memenuhi ketentuan, pelayanan yang baik, serta pengawasan yang konsisten,” tegas Dwi.
Sementara itu, Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II, Oki Sri Swastini, mengatakan sinergi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi para pengawas di lapangan agar mampu bekerja secara profesional sekaligus edukatif.
“Tidak ada toleransi terhadap kecurangan, karena bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap seluruh pelayanan SPBU di Kabupaten Sleman,” ujar Oki.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sleman, Makwan, mengingatkan pentingnya menjaga filosofi metrologi legal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, akurasi ukuran serta durasi perbaikan pompa yang masih relatif lama menjadi sejumlah tantangan yang perlu ditangani bersama.
“Mari kita selalu ingat filosofi metrologi, di mana maknanya memperdaya ukuran sama dengan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Artinya jangan sampai kita memperdaya dan mengurangi ukuran, apalagi di SPBU, di mana menjadi salah satu pelayanan publik paling dekat dengan masyarakat,” kata Makwan.
Forum tersebut sekaligus menjadi langkah konkret menindaklanjuti komitmen bersama antara Bupati Sleman dan Hiswana Migas yang telah disepakati sejak 2025 untuk mewujudkan pelayanan SPBU yang berintegritas.
Pemkab Sleman bersama Pertamina, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU dan Pertashop berkomitmen mempertahankan capaian positif, mengevaluasi aspek teknis dan administrasi, serta memperketat pengawasan secara berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut, masyarakat diharapkan semakin mendapat kepastian bahwa BBM yang dibeli sesuai takaran, alat ukur memenuhi ketentuan, dan pelayanan diberikan secara jujur serta berintegritas. (Jat)






