NASIONALNEWS.id,BANJARNEGARA–Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara dalam menegakkan aturan perizinan industri kini berada di bawah sorotan tajam. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Harimau Indonesia Maju resmi melayangkan surat somasi kepada Bupati Banjarnegara pada Rabu (11/02/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas sikap lembek pemerintah terhadap operasional PT Superior Prima Sukses Tbk yang dinilai menabrak hukum secara terang-terangan.
Abaikan Aturan, Investasi “Ilegal” Dibiarkan Melenggang
Somasi ini merupakan buntut dari audiensi panas pada 29 Januari lalu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut nekat beroperasi meskipun belum mengantongi izin lengkap.
Ketua Umum DPP LSM Harimau, Tonny Syarifudin Hidayat, S.H., mempertanyakan wibawa pemerintah daerah yang seolah tutup mata.
“Hasil audiensi sudah jelas: manajemen PT mengakui izin mereka belum lengkap. Pertanyaannya, mengapa pabrik masih dibiarkan beroperasi? Masyarakat menagih janji Pemkab untuk bertindak tegas, bukan malah menjadi penonton di tengah pelanggaran aturan,” tegas Tonny.
Borok Ketenagakerjaan: Eksploitasi di Balik Investasi
Kritik keras juga diarahkan pada pengabaian hak buruh. LSM Harimau membongkar kasus kecelakaan kerja yang menimpa Warsito Adi, yang diduga kuat tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
- Dugaan Pelanggaran: Pelanggaran Pasal 474 KUHP Baru.
- Tuntutan: Santunan penuh 100% biaya rumah sakit, santunan cacat, dan santunan berkala bagi korban.
- Poin Kritik: Perusahaan dinilai hanya mengejar profit tanpa memanusiakan tenaga kerja lokal.
Deadline 7 Hari: Tindak Tegas atau Mositidak Percaya
Dalam surat somasinya, LSM Harimau mengajukan tiga tuntutan krusial kepada Bupati Banjarnegara:
- Segel Pabrik: Instruksikan Satpol PP untuk menghentikan operasional pabrik secara total hingga seluruh izin sah terpenuhi.
- Tegakkan Perda: Jangan tebang pilih terhadap pengusaha nakal yang berlindung di balik kedok investasi.
- Keamanan Jalur: Pemasangan rambu lalu lintas di area pabrik demi mencegah kecelakaan maut di jalur nasional.
“Kami tidak anti-investasi, tapi kami benci investasi yang menindas hak rakyat dan mengangkangi aturan. Jika dalam 7 hari tidak ada tindakan nyata, kami akan bawa persoalan ini ke tingkat pusat dan melakukan advokasi publik besar-besaran,” pungkas Tonny dengan nada mengancam.
>>> IMAM S
