NASIONALNEWS.id, JAKARTA — Maraknya aksi tawuran antar pelajar yang menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pemerintah, aparat keamanan, sekolah, masyarakat, dan orang tua diminta untuk memperkuat langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terus berulang.
Sejumlah kalangan menilai, tawuran antar pelajar tidak lagi bisa dianggap sebagai kenakalan remaja biasa, melainkan gejala sosial yang membutuhkan penanganan komprehensif. Lemahnya deteksi dini, kurangnya pembinaan karakter, perhatian oang tua serta minimnya ruang ekspresi positif bagi siswa menjadi beberapa faktor pemicu yang harus segera diatasi.
Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat 1 Diding Wahyudin menyatakan, bahwa sesuai dengan Permendikbudristek no 46 tahun 2023 untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tawuran, telah dibentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK) sampai di satuan pendidikan, telah dilakukan pembinaan semua jajaran kepala sekolah, pengawas, sekolah telah melakukan program parenting dengan orang tua, kerjasama dengan aparat kemananan, kewilayahan, tokoh masyarakat, mengundang narasumber ahli, pembentukan ruang seni siswa, memperkuat pendidikan karakter dan kegiatan positif yang dapat mengalihkan siswa dari perilaku kekerasan.
“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Kami mendorong kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS, dan forum dialog antar pelajar agar tidak ada lagi gesekan antarsekolah,” kata Kasudin saat dikonfirmasi nasionalnews.id melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (14/10/2025).
Menurut Diding, selain sekolah, peran orang tua juga dianggap krusial. Orang tua diharapkan lebih aktif berkomunikasi dan memantau aktivitas anak, termasuk dalam penggunaan media sosial yang kerap menjadi pemicu provokasi antar kelompok pelajar, terutama di luar jam sekolah, kadang terjadi di malam hari ataupun di hari libur
Sementara, Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Jakarta sekaligus Pemerhati sosial Robert Siagian menilai, upaya pencegahan tawuran tidak cukup hanya dengan tindakan hukum, tetapi juga melalui pembentukan karakter dan pemberdayaan remaja. Pemerintah daerah diharapkan membuka lebih banyak ruang kegiatan kreatif seperti olahraga, seni, hingga wirausaha pelajar.
Selain itu, media massa juga diminta berperan aktif dalam menyebarkan pesan-pesan positif dan kisah inspiratif pelajar berprestasi, bukan hanya memberitakan insiden kekerasan. Dengan demikian, narasi publik dapat bergeser ke arah edukatif dan membangun kesadaran bersama akan pentingnya perdamaian di kalangan generasi muda.
Berbagai pihak berharap sinergi antara pemerintah, sekolah, aparat, orang tua, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan tidak ada lagi korban jiwa maupun korban luka akibat tawuran, serta tercipta lingkungan belajar yang aman, harmonis, dan berkarakter. (Budi Beler)
