NASIONALNEWS.ID | Kabupaten Tangerang – Kabupaten Tangerang kembali diterpa sorotan tajam terkait kualitas proyek infrastruktur yang dibiayai uang rakyat. Proyek peningkatan jalan Hotmix di kawasan Terminal Sentiong, Kecamatan Balaraja, yang seharusnya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, justru menuai dugaan pengerjaan asal-asalan dan jauh dari standar teknis yang semestinya, Sabtu (27/12/2025).
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa penghamparan base course—lapisan dasar krusial dalam konstruksi jalan—tidak dilakukan secara menyeluruh. Material tersebut hanya dihampar pada titik-titik tertentu sepanjang sekitar 148 meter dengan lebar 10 hingga 11 meter. Ironisnya, pekerjaan itu hanya difokuskan untuk menutup lubang-lubang besar, bukan merata di seluruh ruas jalan sebagaimana ketentuan teknis pekerjaan jalan.
Fakta tersebut terungkap langsung dari pengakuan seorang pekerja di lapangan yang enggan disebutkan identitasnya. “Saya disuruh pelaksananya, Pak. Kalau base course dihampar semua sekaligus, tidak akan selesai,” ujarnya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya pengabaian prosedur demi kejar target waktu, sebuah praktik yang berpotensi mengorbankan kualitas dan daya tahan jalan.
Proyek ini diketahui dikerjakan oleh CV. Wildan Sentosa dengan sumber dana APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025, dengan nilai kontrak mencapai Rp.398.198.000. Angka yang tidak kecil, namun berbanding terbalik dengan kualitas pekerjaan yang terlihat di lapangan.
Masalah kian mengkhawatirkan ketika pengawasan proyek nyaris tidak terlihat. Tidak satu pun petugas dari Dinas Bina Marga tampak melakukan pengawasan teknis di lokasi pekerjaan. Bahkan, pelaksana proyek pun disebut jarang berada di lapangan saat pekerjaan berlangsung.
“Pengawas tidak ada, saya juga tidak tahu siapa pengawasnya. Pelaksananya juga tidak kelihatan,” ungkap pekerja lainnya.
Minimnya pengawasan ini membuka ruang lebar bagi penyimpangan teknis dan kesalahan kerja. Para pekerja dibiarkan bekerja tanpa arahan teknis yang jelas, kondisi yang tidak hanya berisiko terhadap mutu proyek, tetapi juga keselamatan pengguna jalan di kemudian hari.
Penghamparan base course yang terbatas dan tidak menyeluruh memunculkan dugaan lebih serius: adanya pengurangan volume material yang seharusnya digunakan. Praktik semacam ini berpotensi mengarah pada penghematan biaya yang tidak semestinya dan menimbulkan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik.
Sorotan keras datang dari Buyung E, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang. Ia menegaskan bahwa proyek yang bersumber dari uang rakyat wajib diawasi secara ketat dan dikerjakan sesuai spesifikasi teknis.
“Ini bukan sekadar soal keterlambatan atau teknis ringan. Ini dugaan pengabaian standar konstruksi yang berisiko merugikan negara dan membahayakan masyarakat,” tegas Buyung.
Menurutnya, penghamparan base course secara bertahap bukan bentuk efisiensi, melainkan indikasi kerja serampangan yang berpotensi menurunkan kualitas jalan secara signifikan. Ia menilai lemahnya pengawasan mencerminkan buruknya tata kelola proyek publik di daerah.
YLPK PERARI Kabupaten Tangerang mendesak agar dilakukan audit teknis dan audit anggaran secara independen, serta meminta pihak-pihak terkait—baik pelaksana proyek maupun instansi pengawas—untuk dimintai pertanggungjawaban secara terbuka.
“Kami akan terus mengawal proyek ini sampai ada kejelasan dan tanggung jawab nyata. Proyek asal-asalan bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut keadilan publik. Jangan biarkan rakyat menjadi korban kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah,” pungkas Buyung.
Dugaan kelalaian dalam proyek jalan ini menjadi cermin rapuhnya pengawasan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Jika tidak segera ditindaklanjuti, kerugian yang timbul tidak hanya berupa kerusakan fisik infrastruktur, tetapi juga runtuhnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan aturan adalah harga mati dalam setiap proyek yang menggunakan dana rakyat.
Editor : Daenk
