NASIONALNEWS.id KOTA TANGERANG – Dewan Pembina Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), Ilhamsyah mendorong untuk dilakukan audit terhadap mobil trasportasi masal Kota Tangerang Si Benteng agar dilakukan audit, untuk menghindari adanya penyelewengan, lantaran beredarnya modus dugaan kecurangan operator Si Benteng.
“Tentu harus ada kepastian (dana publik) yang tepat sasaran, jangan sampai dana publik dari pemerintah, justru terjadi peyelewengan oleh segelintir orang. Sehingga kemanfaatannya (dana publik) akhirnya tidak tepat sasaran,” Kata Ilham, Rabu (10/12/2025).
Menurut Ilhamsyah, pengawasan pelayanan publik berbasis transportasi, tidaklah sulit. “Yang paling fair untuk melihat kemanfaatannya, kita lihat saja berapa masyarakat yang naik Si Benteng setiap hari,” jelasnya.
Menurut llham, dengan menggunakan sistem yang baik, pengawasan terhadap moda transportasi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang itu, bisa lebih maksimal. “Dengan sistem terintegrasi, menurut saya tim audit tidak akan kesulitan,” terangnya.
Ilham menyarankan, jika Si Benteng memang belum memberi manfaat bagi masyarakat, sebaiknya Pemkot Tangerang mengalihkannya sebagai sarana antar-jemput anak sekolah.
“Anak sekolah itu kan waktunya udah pasti. Lebih baik, kalau alokasi subsidi untuk transportasi itu fokus untuk antar-jemput pelajar. Mungkin akan jauh lebih bermanfaat. Kan kita udah tau sekolah-sekolah mana saja,” terangnya.
Ilham melanjutkan, dengan mengalihkan Si Benteng untuk kepentingan pelajar, akan mengurangi angka kecelakaan, menghemat uang jajan, bahkan ia mempercayai akan mendukung tumbuh kembang anak.
“Karena itu efeknya akan sangat baik bagi anak-anak, banyak kan sekarang anak-anak sekolah pake motor resiko kecelakaannya tinggi,” tambahnya.
Kedua, anak-anak itu belum punya sim, yang ketiga itu pemborosan, karena mereka pasti minta uang bensin kan.
“Kalau Si Benteng ini, menjadi fasilitas pelajar, tentunya kemacetan bisa berkurang, Kecelakaan di jalan bisa berkurang. Ada penghematan yang bisa dirasakan oleh orang tua,” pungkas Ilhamsyah.
Sementara itu ,Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo menegaskan, dengan adanya Public Service Obligation (PSO) pada program Si Benteng, Dinas Perhubungan dan TNG, wajib memberikan hasil yang maksimal, terhadap pelayanan publik di bidang transportasi.
“Evaluasi yang kita minta itu, berdasarkan masukan, dan juga catatan dari Pak Saiful Milah. Bahwa ada indikasi kenakalan. Kedua, kita minta evaluasi trayek yang tidak efektif. Ketiga, kita minta evaluasi kaitan dengan mekanisme pembayaran dengan Cashless,” ujar Arief Wibowo lewat sambungan telepon, Rabu (10/12/2025).
Arief menambahkan, beberapa evaluasi, yang perlu tindak lanjut Dinas Perhubungan dan Perseroda TNG antara lain, penggunaan CCTV dan GPS pada armada. Peralihan ‘trayek mati’, menjadi catatam evaluasi, yang targetnya harus mendapat perbaikan sepanjang 2026.
“Peningkatan monitoring dan pengawasan yang terhadap armada, kemarin kita minta pemasangan CCTV. Memastikan semua armada itu terinstall GPS. Yang bisa termonitor secara berlanjutan, oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang,” beber Arief.
Kalau sudah dialihkan trek atau koridornya enggak efektif juga dan seterusnya. Kita minta program ini, kita hentikan aja. Kita kasih tenggat waktu sampai 2027. Kan 2026 ini realisasi instrumen pengawasan tadi ya. Jadi jalan setahun, kita evaluasi. Tapi kalau masih enggak efektif, nggak manfaat, ya kita stop aja di 2027,” Pungkas Arief. (Yuyu
