NASIONALNEWS.ID,Kota Tangerang-Pemerhati Kebijakan Publik, Ibnu Jandi menyebut PT Tangerang Nusantara Global (TNG) memiliki kinerja tidak cakap dalam memberikan kontribusi untuk APBD Kota Tangerang. PT TNG diminta Transparan tidak berbohong dalam memberikan laporan kepada pemerintah Kota Tangerang.
Padahal Pemkot Tangerang Sudah menggelontorkan modal dari APBD Kota Tangerang sebesar Rp 43 miliar, amanat Perda nomor 5 tahun 2003 agar BUMD tersebut dapat berkontribusi bagi penerimaan daerah.
“Sejak berdirinya PT TNG tahun 2016, kajian analisa saya itu hasil LHP BPK RI itu (kinerja keuntungannya) 0 persen. Hanya di tahun 2024, dia (PT TNG) nyumbang Rp350 juta,” tegas Jandi, Rabu 22 Oktober 2025.
Menyikapi hal tersebut , kata Jandi , PT TNG, perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Tangerang. Penyertaan modal yang diberikan Pemkot sangat jauh dengan keuntungan yang didapatkan PT.TNG.
“Modal itu kan uang rakyat. Itu (penyertaan modal) kan kebijakan dari kepala daerah. Perda yang memerintahkan itu. Harusnya PT TNG bertanggung jawab secara hukum. Secara kinerja, secara finance, deviden penghasilan. Sangat buruk kinerja PT TNG itu, karena sampai saat ini, tidak mampu menguraikan tugas dan fungsinya,” katanya.
” Menurut saya lebih baik bubarkan saja. Karena selama tujuh tahun, tidak bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk PAD Kota Tangerang. Manajemennya buruk. Dari delapan item bidang usaha yang ada di Perda itu (nomor 5 tahun 2024), ternyata buruk kinerjanya,” terangnya lagi.
PT TNG juga dinilai tidak transparan, dalam pengelolaan bisnisnya. “Katakan (bidang usaha PT TNG) ada SPBU, ada parkiran, ada angkutan, bus dan segala macam. Berapa sih omzet setiap item usaha bisnis mereka? Dia harus memberikan progres report kepada pemerintah daerah, Pemerintah jangan dibohongi terus” ungkap Jandi.
Berdasarkan data analisanya, Jandi menuturkan, sejak 2016 hingga 2023, di tahun 2019 dan 2022, PT TNG memiliki target Rp1,5 miliar, dan Rp600 juta. Namun, lanjutnya, nihil dalam realisasi.
“Saya pengennya, kepala daerah ini bisa bisa memberikan kebijakan audit independen. Tapi secara transparan hasilnya,” tandas Jandi.
>>>>> YUYU
