NASIONALNEWS.ID, Padang – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) terus memperkuat kualitas dan pemerataan layanan pendidikan melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Hasil program revitalisasi bagi 25 satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dipusatkan di SMK Negeri 1 Sumbar, Kota Padang.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat mengatakan program revitalisasi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menerjemahkan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Program revitalisasi ini berangkat dari kesadaran bahwa tidak mungkin suatu bangsa bisa maju tanpa didukung oleh fasilitas pendidikan yang layak,” katanya di Kota Padang pada Senin (5/1/2026).
“Selama puluhan tahun, banyak sekolah kita tidak tersentuh perbaikan. Karena itu, Presiden meluncurkan program revitalisasi sarana pendidikan ini sebagai ikhtiar besar untuk mempercepat perbaikan kualitas layanan pendidikan.”
Program revitalisasi ini mencakup pembangunan dan perbaikan berbagai sarana dan prasarana pendidikan, meliputi ruang kelas, toilet siswa, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perpustakaan, ruang praktik siswa, serta fasilitas pendukung pembelajaran lainnya.
Dengan program ini, pemerintah berupaya menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan kondusif bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
Sebanyak 25 satuan pendidikan penerima program revitalisasi di Sumbar tersebut meliputi TK Negeri V Padang.
Kemudian, SDN 29 Ulak Karang Utara, SDN 16 Pagambiran, SDN 12 Sungai Lareh.
<span;>Selanjutnya, SDN 29 Purus, SDN 13 Sungai Beremas, dan SDN 17 Kayu Aro.
Lalu, SDN 33 Ikur Koto, SMPN 43 Padang, SMPN 11 Padang, dan SMPN 33 Padang.
Berikutnya, SMAN 4 Padang, SMAN 17 Padang, dan SMAN 11 Padang.
Kemudian, SMAN 6 Padang, SMAS Adabiah Padang, SMKN 1 Sumbar, dan SMKN 4 Padang.
Tidak ketinggalan, SMKN 1 Padang, SMKN 6 Padang, dan SMKN 7 Padang,
Terakhir, SLBN 1 Padang, SLBN 2 Padang, SKB Wilayah 1 Padang, dan SKB SPNF Wilayah 2 Padang.
Atip Latipulhayat meneruskan dengan skema swakelola, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pembangunan sarana pendidikan.
Pada tahun lalu anggaran sekitar Rp16,9 triliun bisa merevitalisasi 16 ribu lebih satuan pendidikan, jauh lebih banyak dibandingkan skema konvensional.
“Dengan skema swakelola, biaya nonteknis bisa ditekan sehingga anggaran lebih efektif untuk pembangunan,” tuturnya.
“Ke depan, revitalisasi ini akan terus kita evaluasi dan perbaiki agar kualitasnya tetap terjaga dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sekolah.”
Revitalisasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan karakter dan ekosistem pendidikan.
“Kita juga perlu melakukan revitalisasi nonfisik, terutama dalam membangun karakter peserta didik dan mencegah masuknya paham serta praktik yang menyimpang di lingkungan pendidikan,” ujarnya.
Kepala SMKN 1 Sumbar Zulkifli mengutarakan apresiasi atas dukungan pemerintah melalui program revitalisasi.
Tahun lalu sekolah ini memperoleh enam paket bantuan revitalisasi dengan total nilai sekitar Rp6,96 miliar.
“Kami menerima bantuan berupa tiga Ruang Praktik Siswa untuk Teknik Elektronika Industri, Teknik Alat Berat, serta Teknik Listrik dan Tata Udara; enam ruang kelas baru; satu UKS; dan lima paket toilet siswa,” ucapnya.
“Seluruh pekerjaan telah selesai dan dilaporkan pada November 2025. Bantuan ini sangat berdampak terhadap peningkatan motivasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran.”
Dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif, SMK Negeri 1 Sumbar semakin siap menyiapkan lulusan yang kompeten dan mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri.
Siswa Kelas XI Jurusan Mekatronika SMKN1 Sumbar, Muhammad Rasya<span;> mengemukakan rasa syukurnya atas bantuan revitalisasi yang diterima sekolahnya.
“Kami sangat senang karena sekarang memiliki ruang praktik dan fasilitas yang lebih baik. Ini membuat kami lebih semangat belajar dan lebih mudah memahami pelajaran praktik,” tuturnya.
“Semoga ke depan kami bisa semakin meningkatkan kemampuan kami.”
Kemdikdasmen terus merealisasikan program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas sarana pendidikan di seluruh Indonesia.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen untuk mewujudkan ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’ melalui penguatan akses, keberlanjutan, dan pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh satuan pendidikan.
