NASIONALNEWS.ID, Tapanuli Utara – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan tim ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap berjalan.
“Pengerahan tim lapangan ini dilaksanakan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi.
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Muhammad Nuh Al-Azhar menambahkan tim dipimpin oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi berangkat ke kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Pada saat itu Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Dukcapil Hani Syopiar Rustam bersama para direktur di lingkungan Ditjen Dukcapil ditunjuk sebagai koordinator lapangan di masing-masing wilayah.
“Saya bersama Dirjen Dukcapil berangkat menuju Sumut melalui Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara,” ucapnya.
Untuk wilayah Sumut, personel Ditjen Dukcapil dibagi ke dalam tiga tim yang ditempatkan di tiga daerah terdampak, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.
Setibanya di lokasi, tim langsung membuka layanan adminduk bagi masyarakat yang kehilangan atau membutuhkan dokumen kependudukan akibat bencana.
“Tim langsung memberikan layanan administrasi kependudukan berupa KTP-elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain kepada masyarakat setempat hingga petang/malam hari, sekitar pukul 19.40 WIB,” ujar Muhammad Nuh Al-Azhar.
Ditjen Dukcapil juga membantu pemulihan konektivitas internet di lapangan dengan memberikan dukungan berupa perangkat Starlink, panel surya, serta power station kepada Dinas Dukcapil di ketiga daerah tersebut.
Bantuan ini diberikan untuk memastikan layanan Dukcapil tetap berjalan meskipun infrastruktur komunikasi setempat terdampak bencana.
Ditjen Dukcapil berharap kebutuhan layanan adminduk masyarakat dapat segera terpenuhi.
Dengan demikian, percepatan proses pemulihan sosial dan ekonomi warga di wilayah terdampak bencana juga dapat terlaksana.
