NASIONALNEWS.ID, YOGYAKARTA – Ketua Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), M Syukri Fadholi, meminta kepolisian menindak tegas semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam aksi unjuk rasa pada 20 dan 28 Oktober 2026.
Penegakan hukum tersebut harus berlaku tanpa pandang bulu, baik terhadap oknum aparat kepolisian, kelompok yang diduga melakukan penganiayaan terhadap peserta aksi, maupun peserta demonstrasi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Syukri Fadholi, Rabu (11/11/2026), sebagai respons atas dinamika aksi yang berlangsung di Yogyakarta dan mengakibatkan kerusakan, vandalisme, serta korban luka dari kalangan peserta aksi, masyarakat, hingga kepolisian.
Menurut Syukri, pemerintah saat ini belum sepenuhnya mampu menjalankan amanah kenegaraan sebagaimana mestinya, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk terus menyampaikan kritik dan melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara.
Namun, ia mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan nilai-nilai agama, moral, dan hukum.
“Sikap kritis dalam bentuk apa pun harus tetap mengedepankan prinsip agama, moral, dan hukum, serta tindakan-tindakan yang nir kekerasan,” tegasnya.
Syukri juga menyoroti peristiwa aksi pada 20 dan 28 Oktober 2026 yang berujung pada tindakan perusakan dan vandalisme. Situasi tersebut turut mengakibatkan sejumlah peserta aksi, masyarakat, dan anggota kepolisian mengalami luka-luka.
Untuk menjaga Yogyakarta tetap tertib, aman, dan kondusif, ia mendesak kepolisian melakukan penyelidikan dan penindakan secara objektif terhadap seluruh dugaan pelanggaran.
Menurutnya, aparat kepolisian yang terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Begitu pula terhadap kelompok yang diduga melakukan penganiayaan terhadap peserta aksi serta para demonstran yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum.
Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum, baik karena mengenakan seragam maupun berada di tengah massa aksi.
Pernyataan Syukri ini juga menjadi penegasan bahwa penyampaian kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat, tetapi harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri, menghormati proses hukum, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Yogyakarta.
Menurutnya, upaya memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh justru melahirkan kekerasan baru yang merugikan masyarakat luas.
Kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan, tetapi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. (Ridar)
