NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Bupati Sleman Harda Kiswaya mendorong perluasan akses keuangan agar masyarakat lebih mudah mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ekonomi keluarga.
Dukungan tersebut disampaikan Harda saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Harda, kemudahan masyarakat mendapatkan layanan keuangan harus diikuti peningkatan literasi keuangan, kapasitas usaha, serta pemanfaatan pembiayaan secara bertanggung jawab.
“Pemerintah Kabupaten Sleman mendukung langkah pemerintah pusat dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Kami ingin agar akses tersebut benar-benar membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian keluarga,” kata Harda.
Ia berharap perluasan akses keuangan tidak hanya mempermudah masyarakat mendapatkan layanan perbankan atau pembiayaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kegiatan ekonomi produktif.
Harda menilai pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Karena itu, koordinasi dengan lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha perlu diperkuat agar program tersebut menjangkau masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Kegiatan ini menjadi ajang penguatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi produktif.
Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Presiden menilai keberadaan TPAKD menjadi capaian kelembagaan penting untuk mendorong pemerataan akses keuangan dan memperluas manfaat pembangunan ekonomi bagi masyarakat.
“Ini suatu pencapaian yang perlu kita banggakan. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” ujar Prabowo.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan Indonesia memiliki 552 TPAKD.
Pada 2026, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.
Menurut Friderica, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah, OJK, Bank Indonesia, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Hal ini menjadi hasil kerja sama yang baik antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota di Indonesia,” jelasnya.
Melalui penguatan TPAKD, pemerintah daerah diharapkan semakin aktif membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal. Langkah ini juga diharapkan membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonomi dan memperluas manfaat pembangunan hingga ke tingkat keluarga. (Jat)
