NASIONALNEWS.ID, YOGYAKARTA – Di era pemerintahan modern, desa tidak lagi sekedar urusan administrasi di pinggiran. Oleh karena itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan bahwa transparansi keuangan adalah landasan penting untuk membangun desa yang mandiri dan berkeadaban.
Gagasan ini ditegaskan Sri Sultan pada Seminar Nasional BPD se-Indonesia pada Rabu (7/8/2025), di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Sleman.
Lebih dari itu, desa adalah pusat pengetahuan lokal, ruang etika kolektif, dan subyek pembangunan. Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Sri Sultan menekankan, bahwa digitalisasi keuangan desa melalui Siskeudes bukan sekedar soal administrasi, melainkan komitmen moral untuk membangun integritas birokrasi.
“Digitalisasi adalah instrumen keadaban birokrasi. Sistem keuangan berbasis digital memberi struktur pada niat baik dan disiplin pada otoritas lokal,” tegasnya.
Lebih dari itu, Pemda DIY juga aktif membangun ekosistem digital desa yang tangguh. Sri Sultan menyebut seluruh kalurahan di DIY telah dilengkapi dengan informasi berbasis kode QR untuk mengakses potensi dan saluran komunikasi dengan perangkat desa.
Integrasi antara Siskeudes dan Cash Management System (CMS) BPD, yang tidak hanya mempercepat proses pencairan dana desa, tetapi juga membuka ruang manipulasi serta meningkatkan transparansi dan efisiensi fiskal.
“Kalurahan di DIY sedang membangun desa mandiri dan berbasis budaya. Lewat barcode di papan petunjuk desa, warga dapat mengetahui potensi wilayah sekaligus menyampaikan pertanyaan langsung ke perangkat kalurahan.
Ini bagian dari demokratisasi yang tidak hanya berhenti di pemilihan lurah, tapi juga menyentuh akuntabilitas sehari-hari,” jelasnya.
Untuk memastikan sistem tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat, Gubernur menyebutkan bahwa Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota telah membangun kabel optik sebagai jalur komunikasi alternatif.
“HP Bapak kalau ada bencana alam juga tidak bisa jalan. Untuk itu kami membangun kabel agar sistem tetap bisa berfungsi. Saat ini optik sudah bisa terkoneksi, dan sekarang sedang kami arahkan ke tingkat padukuhan. Harapannya tahun ini semua bisa jalan,” ujarnya.
Upaya ini, menurut Gubernur, bukan hanya soal digitalisasi, melainkan bagian dari menumbuhkan partisipasi warga. Juga meningkatkan daya tahan desa terhadap krisis, dan memperkuat fondasi keuangan negara dari tingkat paling bawah.
“Masyarakat desa bisa memahami potensi desanya sendiri. Mereka tidak hanya menjadi obyek kebijakan, tapi juga bisa terlibat. Bahkan kami sudah memulai perencanaan neraca desa yang wajib diumumkan ke publik setiap tahun,” tambahnya.
Sri Sultan berharap forum Nasional seperti ini dapat menjadi ajang refleksi dan sinergi. Hal ini agar implementasi sistem digital desa benar-benar berjalan dengan integritas, kolaborasi, dan visi kebangsaan.
Sementara itu, Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menegaskan, bahwa transformasi tata kelola keuangan desa harus dijalankan dengan komitmen digitalisasi dan sinergi lintas sektor.
Mengangkat tema “Penguatan BPD SI dalam Implementasi Siskeudes untuk Mendukung Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif” serta disampaikan oleh perwakilan Kemendagri, Kemenkeu, OJK, BI, dan pemerintah daerah.
Ia turut memaparkan kinerja BPD secara nasional per akhir 2024 Total aset Rp1.021,88 triliun, meningkat 3,7% YoY. Dana pihak ketiga Rp752,68 triliun, meningkat 3,06% YoY. Kredit yang disalurkan sebesar Rp658,6 triliun, meningkat 6,49% YoY. “Ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh insan BPD dan pemangku kepentingan,” ujarnya.
(Ridar/Hms)
