NASIONALNEWS.id,LAMONGAN–Pembangunan rehabilitasi ringan ruang pelayanan Kantor Balai Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, menuai sorotan tajam dari warga. Proyek yang berlangsung pada Jumat (6/2/2026) itu dinilai janggal dan memicu pertanyaan serius terkait kejelasan penggunaan anggaran desa.
Kecurigaan warga bukan tanpa alasan. Hingga memasuki Februari 2026, Pemerintah Desa (Pemdes) Datinawong kembali disorot karena dinilai belum transparan dalam menjelaskan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes) tahun 2025 maupun perencanaan tahun 2026.
“Saya curiga ada dugaan manipulasi data anggaran Dana Desa (DD) tahun 2025 sampai masuk ke 2026. Ini sudah bulan Februari 2026 kok masih ada kegiatan rehap ringan di kantor desa. Ini pakai anggaran tahun berapa?” ujar seorang warga Datinawong yang enggan disebutkan namanya kepada nasionalnews.id.
Warga menilai, seharusnya seluruh kegiatan fisik tahun anggaran 2025 sudah tuntas pada akhir Desember 2025. Namun fakta di lapangan menunjukkan proyek masih berjalan di awal tahun 2026, sehingga memunculkan dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran desa.
Saat dikonfirmasi di Kantor Balai Desa Datinawong, Sekretaris Desa (Sekdes) Datinawong, Sisyono, tidak memberikan penjelasan rinci dan justru mengarahkan wartawan untuk menghubungi Penjabat (PJ) Kepala Desa.
“Langsung aja ke pak PJ,” singkat Sisyono kepada nasionalnews.id, Jumat (6/2/2026).
Sementara itu, PJ Kepala Desa Datinawong,
Irjik, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp menyampaikan bahwa pihaknya perlu membuka dokumen PAPBDes Tahun 2025 untuk memberikan penjelasan detail terkait kegiatan rehabilitasi tersebut.
“Untuk menjelaskan ini semua kita harus buka PAPBDes Tahun 2025, mas. Saat ini saya masih di Kelurahan Babat. Takutnya salah sebut nilai, tapi yang jelas ini tertuang dalam PAPBDes tahun 2025. Jika berkenan, nanti jam 13.30 silakan berkunjung ke Kantor Desa Datinawong,” jelas Irjik.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan warga. Publik berharap Pemdes Datinawong dapat membuka data secara transparan, termasuk papan informasi kegiatan dan rincian anggaran, guna menghindari spekulasi dan dugaan penyimpangan Dana Desa.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menanti kejelasan resmi terkait dasar anggaran, waktu pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan proyek rehabilitasi tersebut.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
(Sholic)
