NASIONANNEWS.id,LAMONGAN–Banjir Bengawan Jero yang berulang setiap tahun kembali menjadi sorotan tajam publik. Dalam diskusi publik dan konsolidasi masyarakat yang digelar Senin (12/1/2025) di Warung Joglo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
Forum Masyarakat Lamongan secara terbuka mengkritik keras lemahnya tata kelola sumber daya air. Mereka menegaskan bahwa banjir ini bukan sekadar bencana alam, melainkan akibat kebijakan yang tidak tuntas, koordinasi lintas wilayah yang buruk, serta kurangnya keberanian pemerintah dalam mengambil langkah strategis dari hulu hingga hilir.Made Rizal, seorang Tokoh Pemuda Masyarakat Lamongan, menyebut penanganan banjir selama ini bersifat reaktif dan tambal sulam. Pemerintah dinilai hanya bertindak saat banjir terjadi, lalu abai setelah surut. Ia menegaskan bahwa pola “musim hujan banjir, musim kemarau kekeringan” adalah bukti kegagalan total sistem pengelolaan air di Lamongan yang tidak terintegrasi.
Made Rizal juga menyoroti bahwa Bengawan Jero adalah sistem besar yang melibatkan aliran air dari wilayah selatan hingga bermuara ke Gresik, namun pengelolaannya masih terkotak-kotak oleh ego sektoral dan batas administrasi, padahal air tidak mengenal batas wilayah.
Cak Priyo menambahkan kritik dengan mengulas kerusakan ekologis Bengawan Jero secara historis. Menurutnya, kawasan tersebut dulunya adalah rawa alami penyangga banjir yang kini fungsinya hilang akibat alih fungsi lahan, penyempitan sungai, dan minimnya pemulihan lingkungan. Ia berpendapat bahwa normalisasi sungai tanpa mengembalikan fungsi rawa hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang menghabiskan anggaran tanpa dampak signifikan. Senada, Hamim membeberkan fakta lapangan terkait lemahnya pengawasan, seperti jembatan rendah, sedimentasi parah, dan eceng gondok yang dibiarkan menutupi aliran sungai. Ia mempertanyakan pengawasan dari BBWS, dinas terkait, dan pemerintah daerah, serta menyoroti minimnya sinergi antara pemerintah desa, HIPPA, P3AI, BBWS, pemerintah provinsi, hingga pusat.
Sebagai bentuk tekanan politik dan moral, forum ini menyepakati penyusunan surat rekomendasi bersama yang akan diajukan ke pemerintah daerah hingga pusat. Rekomendasi tersebut mencakup pengerukan rawa dan waduk, pembenahan jalur pembuangan air ke Wangen, Manyar, dan Melik 2, pembentukan Satgas sampah sungai, serta perbaikan sistem HIPPA demi ketahanan pertanian. Forum juga mendesak keterlibatan aktif BNPB, Kementerian PUPR, Perhutani, dan Pemprov Jawa Timur, termasuk penambahan alat pencacah eceng gondok dan kerja sama lintas lembaga yang konkret.
Mas Nur, tokoh masyarakat setempat, mengajak masyarakat Lamongan untuk tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, melainkan juga “bergandengan tangan dan menembus jalur ke pemerintah pusat.” Diskusi ini dihadiri oleh masyarakat Bengawan Jero, kepala desa di sepanjang aliran sungai, aktivis mahasiswa, IP3A, tokoh pemuda, serta perwakilan Polsek Turi dan Kodim Lamongan. Forum Masyarakat Lamongan menegaskan bahwa penanganan banjir Bengawan Jero tidak boleh lagi ditunda dan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Solich
