Patron Pinta Kejagung Usut Dugaan Korupsi Berjamaah di Kota Tangerang

oleh -
oleh
Patron

NASIONALNEWS.ID TANGERANG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Patriot Nasional (Patron) akan kembali mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Rencananya, Patron akan melampirkan bukti laporan tahun 2015, yang mandeg di Kejari Kota Tangerang.

Sekretaris Patron Kota Tangerang, Saipul Basri mengatakan bahwa, kasus ini pernah dilaporkan pada tahun 2015 lalu ke Kejari Kota Tangerang, tetapi hingga saat ini belum ada perkembangan yang berarti. Akhirnya pada bulan kemarin kasus dugaan korupsi honorarium narasumber anggota DPRD Kota Tangerang, dilaporkan ke Kejagung di Jakarta.

“Kasus dugaan korupsi berjamaah mandeg di Kejari Kota Tangerang dan belum terungkap. makanya kami melaporkan ke Kejagung dan kami minta segera diusut,” ungkap Saipul ke NasionalNews.id, Minggu (3/3/2109).

Baca : Mandeg di Kejari Kota Tangerang, Patron Lapor Kejagung

Baca : Hari Korupsi, Kejari Diminta Usut Kasus Honor Dewan dan PTSL

Baca : Patron Minta Kajari Serius Usut Kasus Dugaan Korupsi Berjamaah

Baca : Patron Nilai Kejari Kota Tangerang Mandul

Saipul menambahkan, dirinya akan melampirkan bukti laporan yang sejak tahun 2015 lalu, yang mandeg di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang.

“Ya, kami sudah mengumpulkan bukti pelaporan, Insya Allah hari selasa minggu ini, kami akan ke Kejagung untuk menanyakan kembali progress kasus itu,” pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa pada tahun anggaran 2015, Pemkot Tangerang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik dibeberapa Dinas maupun ditiap tiap Kecamatan telah melaksanakan berbagai kegiatan. Dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kota Tangerang menerima honor sebesar Rp3 juta dalam satu kali kegiatan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di 13 Kecamatan yaitu diantaranya, Kegiatan Musrenbang, Sosialisasi Kependudukan, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Peningkatan Kapasitas RT/RW dan Pembinaan Adminstrasi Kelurahan.

Sementara kegiatan yang dilaksanakan di Dinas, yaitu diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan dinas lainnya. (lla)

No More Posts Available.

No more pages to load.