NASIONALNEWS.ID PURWOKERTO–Menanggapi tuntutan massa aksi dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Amrin Ma’ruf, menegaskan komitmennya dalam menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Program ini dicanangkan sebagai kado bagi dunia pendidikan di wilayah Banyumas.
Amrin menjelaskan bahwa penanganan ATS menjadi prioritas utama. Namun, ia menekankan pentingnya akurasi data sebelum melakukan intervensi di lapangan. Saat ini, data ATS yang dimiliki pemerintah merupakan hasil kompilasi dari Dapodik, EMIS, dan BPS.
Akurasi Data Lapangan Dalam pernyataannya di hadapan massa aksi, Amrin mengungkapkan adanya tantangan besar terkait sinkronisasi data riil dengan data administratif. Seringkali, angka yang tercatat secara sistem tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kami melakukan verifikasi ulang di tingkat bawah karena banyak data yang tidak akurat. Sebagai contoh, di Kecamatan Tambak, awalnya tercatat ada 470 anak yang dikabarkan putus sekolah. Namun, setelah diverifikasi langsung, hanya sekitar 170 yang valid,” jelas Amrin, Jumat (1/5/2026).
Ketidakakuratan tersebut, menurut Amrin, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti anak yang sudah sekolah di luar daerah namun masih tercatat di Dapodik, hingga faktor sosial seperti anak yang sudah menikah.
Langkah Strategis: Satgas dan Kolaborasi Guna mempercepat penanganan, Pemkab Banyumas telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) ATS mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Satgas ini melibatkan para Camat untuk menggerakkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah masing-masing.
“Penanganan setiap anak akan berbeda-beda, tergantung penyebabnya. Kami memetakan mulai dari hambatan disabilitas, ekonomi, psikologi, hingga masalah infrastruktur,” tambahnya.
Amrin mencontohkan, jika di sebuah wilayah seperti Desa Watu Agung ditemukan anak putus sekolah karena kendala akses, maka fokus pemerintah adalah perbaikan infrastruktur penunjang pendidikan di sana.
Melalui kerja sama lintas sektor dengan PKBM dan SMP sebagai sekolah penampung, Dinas Pendidikan optimis angka ATS di Kabupaten Banyumas dapat ditekan secara signifikan demi mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas
(Widhiantoro)
Editor: IMAM S
