NASIONALNEWS.ID,PESAWARAN-Aliansi Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) pelaksanaan audit terhadap temuan ketidak sesuaianrealisasi dengan dokumen Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Dana Desa (APBDes) 2020-2023 Desa Gerning, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Rabu (14/8/2025)
Kasus ini mencuat setelah Aliansi Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) menelusuri dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama empat tahun terakhir. Temuan mereka menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi di lapangan.
“Dana Desa adalah hak masyarakat yang harus digunakan tepat sasaran. Kalau ada dugaan penyimpangan, kami minta pihak berwenang turun tangan melakukan audit,” tegas Sumarah ketua harian FMPB.
Periode yang disorot bertepatan dengan masa pandemi Covid-19, ketika pemerintah Desa Gerning menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimana sebagian Dana Desa saat itu diarahkan untuk penanganan pandemi, termasuk bantuan sosial bagi warga terdampak. Namun, FMPB menduga realisasinya tidak sepenuhnya sesuai peruntukannya.
“Kami berharap inspektorat daerah dan aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan mendalam demi memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa,” Pungkas Sumarah
(Faisal)
