NASIONALNEW.id, JAKARTA BARAT — Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah yang mengacu pada data desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan. Pasalnya, di lapangan masih ditemukan warga yang dinilai memiliki kondisi ekonomi relatif mampu, namun diduga masih tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang benar-benar membutuhkan tetapi belum mendapatkan bantuan. Data penerima bansos yang tidak sesuai dengan kondisi faktual dinilai berpotensi membuat bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.
Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Semakin rendah kelompok desil, secara umum menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah sehingga menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran sejumlah program bantuan pemerintah.
Namun, data yang tercatat dalam sistem belum tentu selalu menggambarkan kondisi terkini. Perubahan pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset, maupun kondisi ekonomi keluarga dapat terjadi setelah data dilakukan pendataan atau pemutakhiran.
Sejumlah warga berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi juga melakukan verifikasi dan validasi secara berkala di lapangan.
“Jangan sampai warga yang memang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang ekonominya sudah cukup masih tercatat sebagai penerima,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan oleh nasionalnews.id, Rabu (26/8/2026).
Menurut warga, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah bersama perangkat kewilayahan, mulai dari RT, RW, kelurahan hingga dinas terkait. Pemutakhiran data dinilai penting agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Warga juga meminta adanya mekanisme pengaduan yang mudah apabila ditemukan dugaan penerima bantuan yang sudah tidak memenuhi kriteria.
Di sisi lain, dugaan ketidaktepatan sasaran tersebut perlu diklarifikasi kepada instansi terkait. Pemerintah diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses penetapan desil, mekanisme verifikasi penerima, serta langkah yang dilakukan apabila ditemukan data penerima yang sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Jika terbukti terdapat penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria, masyarakat berharap data tersebut segera diperbarui agar anggaran bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Pemerintah juga diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data, sehingga informasi dari lingkungan tempat tinggal dapat menjadi salah satu bahan evaluasi sebelum bantuan kembali disalurkan.
