NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menilai birokrasi Indonesia harus terus menyesuaikan diri terhadap tren dan dinamika global.
Megatren global yang akan membentuk wajah dunia seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, hingga urbanisasi global, pemanfaatan luar angkasa, dan disrupsi teknologi.
“Birokrasi Indonesia harus lincah, berpikir jauh ke depan, tapi juga siap untuk meninjau ulang kebijakannya,” kata <span;>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
“Tidak hanya itu, ASN ke depan juga harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, dan bekerja dengan dukungan big data yang terintegrasi.”
Pernyataan ini disampaikannya dalam ‘Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengampu Sasaran dan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 di Jakarta pada Selasa (18/11/2025).
Indonesia sedang memasuki fase baru Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045.
Fase ini akan menentukan keberhasilan Indonesia menjadi negara maju, inovatif, dan berdaya saing global.
Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 akan menjadi instrumen strategis pembangunan nasional.
Langkahnya, menentukan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan secara cepat, responsif, dan berdampak bagi masyarakat.
Selama dua dekade terakhir, perjalanan reformasi birokrasi telah memberikan fondasi penting seperti penyederhanaan strukutur organisasi.
Kemudian, transformasi jabatan fungsional, penguatan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), konsolidasi pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas digital.
Langkah itu melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diimplementasikan sebesar 91% di kementerian/lembaga (K/L).
Rini Widyantini berpendapat capaian ini menunjukkan reformasi birokrasi bukan wacana.
Namun, ini adalah investasi strategis yang memberikan manfaat nyata.
“Namun, memasuki fase Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, kita harus bergerak dari business as usual menuju transformative governance yang berorientasi pada integrasi lintas sektor, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat,” ucapnya.
Semua pemangku kepentingan diminta untuk berkomitmen, berkolaborasi, dan terlibat aktif pada upaya reformasi birokrasi Indonesia ke depan.
“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” tuturnya.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto menambahkan Kementerian PANRB bersama seluruh kementerian/lembaga (K/L) pengampu sasaran dan agenda Reformasi Birokrasi tingkat meso telah menyusun dan menyepakati lima dokumen kesepakatan bersama.
Hal ini mencerminkan lima arah besar reformasi birokrasi yang akan kita capai dalam periode 2025-2029.
“Dokumen-dokumen ini menjadi wujud konkret dari bagaimana reformasi birokrasi tidak hanya ditopang oleh kebijakan, tetapi juga oleh tata kelola kolaboratif yang melibatkan para pengampu sasaran dan agenda di tingkat Meson,” tuturnya.
Lima dokumen kesepakatan ini menjadi simbol komitmen kolektif untuk bekerja dalam satu orkestrasi transformasi.
Kesepakatan ini bukan hanya menunjukkan soliditas antar K/L tetapi juga menjadi penegasan bahwa reformasi birokrasi adalah gerakan bersama yang turut melibatkan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemerintah daerah sebagai mitra strategis.
“Melalui penandatanganan ini, kita meneguhkan bahwa Reformasi Birokrasi Nasional bukan lagi agenda sektoral, melainkan agenda nasional bersama, yang memadukan kekuatan lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang lincah, berintegritas, dan melayani menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
