NASIONALNEWS.ID PALEMBANG – Komandan Korem (Danrem) 044/Gapo, Brigjen TNI M Naudi Nurdika SIP MSi MTr (Han), menghadiri Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2023, di Hotel Santika Premiere, Jalan Gubernur H Asnawi Mangku Alam, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Rabu (13/4/2022).
Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dr. Teguh Setyabudi MPd mewakili Mendagri RI, dalam sambutannya menyampaikan, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah, yang telah diserahkan ke daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hasil Rakortekrenbang Provinsi Sumsel Tahun 2022, dukungan prioritas urusan Nasional Tahun 2023 sebanyak 467 sub kegiatan dukungan kinerja dengan pagu terbesar di Bidang Pendidikan, Pertanian, pekerjaan umum dan penataan ruang.
“Sementara, untuk penanggulangan kemiskinan yakni mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapat serta mengurangi kantong kemiskinan. Mendagri memberikan Arahan dalam menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah daerah agar mengalokasikan APBD untuk program pengendalian inflasi,”ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui Plt Deputi Bid Pengembangan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas RI, Dr. Ir. Subandi mengatakan, tantangan pembangunan global dan nasional 2023, yakni gangguan rantai pasif, krisis energi, normalisasi suku bangsa, serta pandemi Covid-19.
“Sedangkan, rancangan RKP 2023 Percepatan penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, penanggulangan pengangguran, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi Industri, pembangunan rendah karbon, transisi energi dan percepatan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi) dan Pembangunan IKN,” jelasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Sumsel, H Herman Deru menuturkan, tadi sudah diterangkan Dirjen Bina Bangda Kemendagri dan Plt Deputi Bid Pengembangan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas RI tentang kondisi Sumsel baik tantangan, kelebihan dan kekurangannya. Ini merupakan cara untuk mengingtakan kita, setiap daerah pasti berbeda, pembangunan tidak bisa disamakan dengan daerah jawa dan lainnya.
“Presiden sudah mengingatkan kita tentang menggunakan produk dalam negeri. Kita berorentasi membeli produk dalam negeri, kita harus mendaftar prodak dalam negeri kita di E katalok digital local pemberian barang dalam Negeri menjadi prioritas,” imbuhnya.
Terkait infrastruktur di Sumsel, Gubernur Sumsel mengatakan, ada respon keluhan mengenai pembangunan jalan Palembang – Muara Beliti, permasalahannya klasik yakni mengenai tender. Saya minta ada kelulasaan, sehingga pembangunan tidak terhambat, ini salah satu contoh masalah.
“Peran Kemendagri untuk memperjelas PP sampai dengan kepres perlu penegasan pendelegasian kewenangan ini sudah dibahas di DPR, jadi pembukaan balai dari kementerian, saya anggap yang tidak perlu, karena kita di Kota dan kabupaten sudah memilikinya,” katanya. (Abiyasa)
